RADAR SURABAYA – Mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis sistem desil kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono menilai metode tersebut berpotensi tidak tepat sasaran karena belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.
Menurut Baktiono, pemerintah perlu menyederhanakan indikator penerima bansos dengan menjadikan besaran penghasilan sebagai acuan utama. Warga yang memiliki pendapatan di bawah Upah Minimum Kota (UMK) sudah semestinya diprioritaskan menerima bantuan negara.
Baca Juga: MPLS Ramah Anak di Surabaya, Murid Baru Dibekali Edukasi Kejahatan Digital
"Kalau negara memang berniat membantu warganya, jangan menggunakan kastanisasi atau sistem desil. Cukup gunakan satu ukuran, yaitu apakah penghasilannya di bawah UMK atau tidak," ujar Baktiono di Surabaya, Minggu (12/7).
Ia menjelaskan, besaran UMK disusun berdasarkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Karena itu, masyarakat yang penghasilannya masih berada di bawah UMK dinilai belum mencapai standar kehidupan yang layak dan seharusnya menjadi kelompok prioritas dalam berbagai program perlindungan sosial.
"UMK itu disusun berdasarkan kebutuhan hidup layak. Kalau penghasilan seseorang masih di bawah UMK, berarti kehidupannya masih di bawah standar yang layak. Mereka inilah yang seharusnya menjadi prioritas bantuan pemerintah," katanya.
Baktiono juga mengkritisi penggunaan sistem desil yang membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kesejahteraan tertentu. Menurutnya, pendekatan tersebut berisiko mengabaikan warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi tidak masuk dalam kategori penerima.
"Saya melihat desil itu identik dengan kastanisasi. Ada desil satu, dua, tiga, empat, lima yang mendapat bantuan, sementara desil lainnya tidak. Padahal, belum tentu kondisi ekonominya benar-benar berbeda jauh," ujarnya.
Tak hanya itu, ia meminta pemerintah tidak menjadikan kepemilikan aset sebagai tolok ukur utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kepemilikan rumah, kendaraan, telepon seluler, maupun perhiasan tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang.
Ia mencontohkan banyak warga memiliki kendaraan melalui skema kredit. Bahkan, kendaraan tersebut digunakan sebagai sarana mencari nafkah, seperti ojek daring maupun usaha lainnya.
"Jangan ukur kemiskinan dari rumah, kendaraan, handphone, gelang atau kalung. Bisa saja kendaraan itu kredit, pinjaman, atau digunakan untuk bekerja. Penampilan tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang," tegasnya.
Selain itu, Baktiono mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan perbedaan karakteristik ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam proses pendataan. Menurutnya, kondisi ekonomi warga tidak dapat disamaratakan hanya berdasarkan indikator kepemilikan aset. (dim)
Editor : Lambertus Hurek