RADAR SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalani penilaian tahap kedua Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (6/7).
Di hadapan tim penilai, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan seluruh arah pembangunan Kota Pahlawan kini difokuskan pada satu tujuan besar: menekan angka kemiskinan melalui integrasi program dan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Sidak Titik Keramaian Malam Hari di Surabaya, Cak Eri Naik RX-King Bareng Istri
Didampingi Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri, Eri menjelaskan pembangunan Surabaya tidak lagi berjalan secara sektoral. Setiap OPD diminta memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Apa pun programnya, orientasinya harus berdampak pada pengurangan kemiskinan. Penurunan kemiskinan bukan hanya urusan perangkat daerah yang menangani sosial, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh OPD,” kata Eri.
Ia memaparkan, pembangunan Surabaya saat ini bertumpu pada tujuh prioritas utama, yakni penurunan kemiskinan, pengangguran, kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan ketimpangan ekonomi (gini ratio), serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengintegrasikan proyek infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. Dalam setiap pembangunan jalan maupun pemasangan paving, Pemkot mewajibkan penggunaan tenaga kerja lokal dari keluarga prasejahtera serta memanfaatkan material yang diproduksi kelompok usaha binaan warga.
Baca Juga: Mutasi ASN Surabaya Diundur, Cak Eri Minta Pejabat Perempuan Kantongi Izin Suami
Menurut Eri, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat binaan hingga sekitar Rp6 juta per bulan sekaligus menurunkan angka pengangguran terbuka pascapandemi dari 9,68 persen menjadi 4,8 persen.
Pemkot juga mengembangkan gerakan orang tua asuh dengan melibatkan pengusaha dan masyarakat mampu untuk membantu pembiayaan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bahkan, sekolah khusus bagi anak dari keluarga miskin berhasil dibangun melalui donasi masyarakat senilai Rp40 miliar tanpa menggunakan APBN.
Baca Juga: Responden Pertama, Cak Eri Ajak Warga Surabaya Ikut Sensus Ekonomi
“Wali kota jangan bergerak karena ingin populer. Yang harus dimunculkan adalah semangat gotong royong masyarakat agar semakin banyak orang ikut membantu sesama,” ujarnya.
Dalam memperkuat ketahanan ekonomi, Eri menjelaskan Pemkot membangun jejaring distribusi pangan berbasis neraca komoditas. Kebutuhan hotel-hotel di Surabaya dipertemukan langsung dengan daerah penghasil seperti Blitar dan Lamongan, sementara distribusinya melibatkan pemuda Karang Taruna di tingkat kelurahan.
Model tersebut dinilai mampu memangkas rantai distribusi sehingga harga lebih kompetitif sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Di bidang pelayanan publik, Eri memaparkan implementasi Satu Data Surabaya, sistem yang menyajikan data kemiskinan dan stunting secara by name by address sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Melalui sistem tersebut, angka stunting di Surabaya disebut turun dari 25,8 persen pada 2021 menjadi 0,5 persen pada 2025. Sementara IPM Surabaya mencapai 85,65, tertinggi di Jawa Timur, didukung layanan pendidikan dan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Surabaya juga mencatat kontribusi sebesar 24,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Dengan APBD sekitar Rp13 triliun, Pemkot berupaya menggerakkan perputaran ekonomi kota yang mencapai sekitar Rp500 triliun melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Eri menekankan keberhasilan pembangunan bukan ditentukan oleh figur kepala daerah semata, melainkan oleh kekuatan birokrasi dan partisipasi masyarakat.
“Hari ini perjuangan kita bukan lagi mengangkat senjata, tetapi bersama-sama mengurangi kemiskinan dan stunting. Itulah wujud nyata menjalankan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Ketua Tim Penilai Tahap II PPD 2026, Prakoso Grahayudiandono, mengapresiasi paparan tersebut. Menurutnya, strategi pembangunan Surabaya tidak hanya kuat dari sisi perencanaan, tetapi juga menunjukkan dampak nyata melalui keterlibatan masyarakat.
“Paparannya sangat komprehensif. Kami melihat pembangunan di Surabaya tidak hanya digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga tumbuh menjadi kepedulian masyarakat. Itu menjadi nilai penting dalam penilaian kami,” ujar Prakoso.
Usai pemaparan, tim penilai dijadwalkan melakukan verifikasi lapangan dengan meninjau sejumlah program unggulan, seperti Kampung Pancasila, rumah padat karya, fasilitas pengolahan sampah, hingga ruang terbuka hijau sebagai bagian dari proses penilaian PPD 2026. (dim/vga)
Editor : Vega Dwi Arista