RADAR SURABAYA – Ultimatum 14 hari yang dilayangkan mahasiswa Cipayung Plus Surabaya kepada DPRD Kota Surabaya mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, memastikan pihaknya siap mengawal berbagai tuntutan mahasiswa hingga ke tingkat pemerintah pusat sesuai kewenangan yang dimiliki.
Komitmen tersebut disampaikan usai ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (15/6/2026). Aksi yang berlangsung tertib itu membawa sejumlah isu nasional, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
"Kami mengapresiasi rekan-rekan mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan bangsa dan kondisi masyarakat. Aspirasi yang mereka sampaikan akan kami kawal dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada," kata Yona Bagus Widyatmoko.
Baca Juga: Penemuan Kertas yang Mengubah Jalannya Peradaban Dunia
Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, kritik maupun masukan yang disampaikan secara konstruktif harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Menurutnya, DPRD Surabaya tidak hanya menerima aspirasi mahasiswa secara administratif, tetapi juga berkomitmen meneruskannya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi, termasuk pemerintah pusat dan DPR RI.
"Kami siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Apa yang menjadi tuntutan mereka akan kami komunikasikan dan perjuangkan sesuai koridor kewenangan yang kami miliki," tegasnya.
Baca Juga: Fakta Unik di Balik Pemilihan Merpati Sebagai Pengantar Pesan
Salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Cak Yebe, berbagai masukan terkait program prioritas nasional tersebut patut dijadikan bahan evaluasi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
"Kami mendukung adanya perbaikan tata kelola program MBG. Jika ditemukan kendala dalam implementasi di lapangan, tentu harus menjadi bahan evaluasi bersama demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Selain menyoroti substansi tuntutan mahasiswa, Cak Yebe juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polrestabes Surabaya yang dinilai berhasil menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
Baca Juga: Beri Deadline DPRD Surabaya 14 Hari, Mahasiswa Minta Transparansi APBN hingga Soroti Program MBG
"Kami mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan aparat keamanan. Ini menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi dapat berjalan aman, tertib, dan tetap menghormati nilai-nilai demokrasi," katanya.
Ia berharap sinergi antara mahasiswa, DPRD, dan aparat keamanan dapat terus terjaga sebagai modal penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar selama tetap disampaikan melalui dialog yang sehat dan konstruktif.
"Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka, DPRD menerima dan mengawalnya, sementara aparat menjalankan tugas secara profesional. Ini adalah contoh demokrasi yang baik dan perlu terus dijaga bersama," pungkasnya. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto