RADAR SURABAYA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa mulai kelas tiga Sekolah Dasar (SD) pada Tahun Ajaran 2027/2028.
Kebijakan ini ditempuh untuk meningkatkan kemampuan komunikasi berbahasa asing sejak usia dini.
Baca Juga: Temuan Mikroplastik di Sekolah Surabaya: Ada di Air hingga Udara, Siswa Diajak Kurangi Plastik Sekali Pakai
Pakar bahasa Noerhayati Ika Putri, menilai langkah ini sebagai hal positif. Menurutnya, kebijakan ini mendorong sekolah untuk lebih siap menyusun pembelajaran yang terstruktur, mulai dari kurikulum hingga kesiapan tenaga pendidik.
"Kebijakan ini sangat baik karena mendorong sekolah lebih siap dalam merancang pembelajaran Bahasa Inggris, termasuk menyiapkan kurikulum dan kualifikasi gurunya," ujarnya, Rabu (20/5).
Baca Juga: MPM Honda Jatim Terima Ribuan Siswa SMK dalam Program Kunjungan Edukatif Industri
Ika menjelaskan, penyusunan kurikulum harus melibatkan pakar yang memahami tahap perkembangan anak. Materi harus disusun bertahap, sesuai usia, kemampuan, dan konteks siswa agar relevan dan menyenangkan.
Di sisi lain, guru diberikan ruang untuk berkreasi menyesuaikan materi dengan karakteristik masing-masing kelas.
Baca Juga: Sekolah Disegel, 90 Siswa SMK Kesehatan di Pamekasan Terpaksa Belajar Daring
"Setiap kondisi kelas berbeda. Guru perlu berkreasi dan mengadaptasi materi sesuai kebutuhan siswa. Selain itu, pengembangan kompetensi guru sangat penting, sehingga kebijakan tidak hanya berjalan secara top-down, tetapi juga menyerap masukan dari lapangan," jelasnya.
Ia juga mengingatkan tantangan utama dalam penguasaan bahasa adalah minimnya paparan penggunaan di luar jam sekolah.
Namun, kemajuan teknologi justru membuka peluang besar. Gadget, gim daring, hingga aplikasi seperti Duolingo dan kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi media belajar murah dan efektif.
"Bahasa harus sering digunakan. Semakin sering terpapar, semakin mudah dikuasai. Di era digital ini banyak sarana yang bisa dimanfaatkan untuk berlatih," tutur Dosen Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga ini
Meski begitu, ia menekankan pemerintah harus memastikan pemerataan infrastruktur. Akses internet dan platform belajar berkualitas harus merata hingga ke daerah terpencil agar manfaat kebijakan ini bisa dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia.
"Pemerataan akses internet dan sarana belajar digital menjadi kunci utama agar kesempatan menguasai Bahasa Inggris dapat dinikmati secara adil oleh semua siswa," pungkasnya. (rmt/vga)