RADAR SURABAYA – Lulusan sekolah dasar (SD) di Kota Surabaya mencapai 41 ribu anak. Namun, daya tampung sekolah menengah pertama negeri (SMPN) hanya sekitar 17 ribu siswa. Artinya, sekitar 24 ribu siswa harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Meski begitu, Pemkot Surabaya menegaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Surabaya dipastikan tetap mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar. Tidak akan ada anak usia sekolah yang kehilangan akses pendidikan meski kuota SMP negeri terbatas.
Baca Juga: DAOP 8 Surabaya: Masih Tersisa 18 Perlintasan Kereta Api Liar
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pemkot melakukan kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk memastikan seluruh siswa tetap memperoleh bangku pendidikan SMP.
Daya tampung sekolah dianggap mencukupi untuk mengakomodasi seluruh lulusan SD negeri maupun swasta di Kota Pahlawan.
“Sekolah negeri dan swasta kita kolaborasikan. Berdasarkan kuota yang ada, insya Allah, seluruh anak usia sekolah di Surabaya tetap bisa sekolah pada tahun 2026,” ujarnya di Surabaya, Rabu (20/5).
Menurut Eddy, skema ini menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan kursi di SMP negeri setiap tahun ajaran baru.
Sementara itu, Pemerhati Pendidikan dan Perlindungan Anak LPA Jawa Timur, Isa Anshori, menilai kapasitas pendidikan di Surabaya saat ini masih sangat memadai.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Surabaya Tidak Gusur PKL, Lebih Baik Penataan Kawasan Kali Kepiting
Ia menyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu kursi. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menampung sekitar 41 ribu lulusan SD di Surabaya.
“Kalau total daya tampung mencapai 42 ribu kursi, artinya tidak ada anak Surabaya usia sekolah yang tidak sekolah,” katanya.
Isa menjelaskan, kuota SMP negeri saat ini sekitar 17 ribu kursi. Artinya, hanya sekitar 40 persen lulusan yang dapat masuk sekolah negeri. Sedangkan sekitar 60 persen lainnya akan tertampung di sekolah swasta.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut bukan persoalan selama seluruh sistem penerimaan berjalan sesuai aturan dan pemerataan kualitas pendidikan terus dijaga.
“Selama berjalan sesuai aturan, saya kira semua anak tetap punya akses pendidikan,” ujarnya.
Pemkot Surabaya sendiri menilai keterlibatan sekolah swasta menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pendidikan di tengah pertumbuhan jumlah pelajar setiap tahun. Selain memperluas daya tampung, pola kolaborasi ini juga diharapkan mampu mengurangi stigma favoritisme sekolah negeri. (dim)
Editor : Lambertus Hurek