RADAR SURABAYA -- Insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya memantik perhatian serius DPRD Kota Surabaya. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir menegaskan, keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan hanya demi percepatan pelaksanaan program nasional tersebut.
Menurut Akmarawita, peristiwa dugaan keracunan massal harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya terkait standar higiene dan sanitasi makanan.
Baca Juga: Desainer Sampang Terinspirasi Terumbu Karang, Tampilkan Busana Muslim Peduli Lingkungan
“Tidak ada alasan pemakluman karena program ini masih baru. Ini menyangkut kesehatan, bahkan nyawa anak-anak. Jangan beroperasi dulu sebelum higiene benar-benar terjamin dan seluruh izin selesai,” tegas Akmarawita.
Politisi Partai Golkar itu menyoroti mekanisme perizinan yang dinilai masih longgar. Ia menyayangkan adanya dapur MBG yang tetap diperbolehkan beroperasi meskipun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) belum terbit sepenuhnya.
Menurut dia, sertifikasi tersebut seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum dapur mulai memproduksi makanan untuk ribuan siswa. “Kelaikan higiene itu wajib. Jangan sampai dapur sudah jalan, distribusi makanan sudah dilakukan, tapi sertifikatnya masih proses. Ini yang harus dibenahi agar kasus serupa tidak terulang,” ujarnya.
Akmarawita menilai, program MBG memang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus benar-benar matang agar manfaat program tidak berubah menjadi ancaman kesehatan bagi peserta didik.
Baca Juga: Nyamar Jadi Pembeli, Korban Curanmor di Sukolilo Surabaya Tangkap Pelaku usai Ajak COD
Karena itu, Komisi D DPRD Surabaya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS maupun izin penunjang lainnya. Pengawasan terhadap standar kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, hingga kesehatan juru masak dinilai harus diperketat.
Ia juga menyoroti tantangan teknis di lapangan, terutama keterbatasan lahan di kawasan padat penduduk yang membuat standar dapur ideal sulit dipenuhi. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan solusi serius dan tidak bisa hanya dikejar target operasional semata.
Selain persoalan teknis, Akmarawita menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program MBG masih belum berjalan maksimal. Ia berharap ada kejelasan peran agar pemerintah daerah dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan maupun penanganan dampak di lapangan.
“Pemkot sebenarnya punya perangkat lengkap, mulai Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan sampai psikolog untuk trauma healing anak-anak. Tapi koordinasinya harus jelas supaya daerah tidak hanya jadi penonton ketika terjadi masalah,” katanya.
Komisi D DPRD Surabaya memastikan akan terus mengawal evaluasi program MBG agar pelaksanaannya benar-benar aman, sehat, dan memberi manfaat bagi anak-anak Surabaya. DPRD juga berharap kejadian dugaan keracunan massal menjadi peringatan keras agar kualitas dan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam program pemenuhan gizi nasional. (dim/rek)
Editor : Lambertus Hurek