RADAR SURABAYA — Polemik penataan kawasan Balai Pemuda Surabaya kini berkembang menjadi perbincangan lebih luas soal masa depan ruang seni dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Di tengah dinamika antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan pelaku seni, langkah penataan yang dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi dinilai sebagai momentum penting untuk membuka akses ruang budaya yang lebih inklusif dan tidak eksklusif bagi kelompok tertentu.
Pengamat kebijakan sosial dan kebudayaan, M. Isa Ansori, menilai penataan yang dilakukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) seharusnya dipahami bukan semata persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola ruang seni yang lebih sehat.
“Pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tentang penataan sesungguhnya adalah keinginan menghadirkan ruang kebudayaan yang lebih terbuka dan adil. Ruang publik harus menjadi milik bersama, memberi kesempatan luas bagi seluruh talenta kreatif kota ini,” ujar Isa Ansori.
Baca Juga: Gunakan Kain Sarung dan Tali, Bobol Rumah Tetangga di Bulak Banteng Surabaya
Menurutnya, Balai Pemuda sebagai salah satu ikon ruang kesenian Surabaya memang perlu ditata agar tidak hanya dimanfaatkan segelintir kelompok, melainkan benar-benar menjadi rumah bersama bagi seluruh komunitas seni dan budayawan.
Isa menilai, di tengah perkembangan kota yang semakin modern, tata kelola aset publik harus dijalankan secara transparan dan profesional. Apalagi Balai Pemuda bukan sekadar gedung, melainkan simbol ruang ekspresi kreatif warga Surabaya.
Baca Juga: Oknum Guru Honorer di Sukomanunggal Surabaya Cabuli Siswi di Lab Komputer hingga Toilet Sekolah
“Pemkot punya tanggung jawab memastikan pusat kesenian ini dikelola dengan baik demi keberlanjutan ekosistem seni itu sendiri,” katanya.
Ia juga menyinggung dinamika komunikasi yang sempat muncul dengan Dewan Kesenian Surabaya (DKS). Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam proses membangun ekosistem budaya yang lebih matang.
Baca Juga: Tak Harus 10 Ribu, Jalan Kaki 5.000 Langkah Sehari Tetap Sehatkan Tubuh
“Tidak ada pihak yang berniat merusak. Pemkot ingin memastikan tertib administrasi dan aksesibilitas, sementara seniman ingin menjaga marwah kreativitas. Dua-duanya harus berjalan bersama,” jelasnya.
Isa menambahkan, langkah penataan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting pembangunan kota.
Baca Juga: Bukan Hantavirus, Ini Penyakit Menular yang Perlu Lebih Diwaspadai di Indonesia
Menurutnya, pembangunan Surabaya tidak cukup hanya menghadirkan infrastruktur fisik seperti jalan dan gedung megah, tetapi juga harus memperkuat ruang ekspresi kreatif masyarakat.
“Balai Pemuda harus kembali menjadi rumah bersama yang hangat bagi siapa saja yang ingin berkarya,” tegasnya.
Baca Juga: Harga Emas Hari Senin 11 Mei Stabil, Cek Daftar Lengkap Antam, UBS, dan Galeri24
Isa berharap polemik yang muncul justru menjadi titik balik lahirnya ekosistem seni yang lebih terbuka, sehat, dan kolaboratif di Surabaya.
“Arek Suroboyo dikenal keras dalam sikap, tapi besar dalam persaudaraan. Kebudayaan itu tumbuh bukan karena satu pihak menang, tapi karena semua mau hidup berdampingan,” pungkasnya. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto