RADAR SURABAYA – Pengajuan skema pembiayaan melalui mekanisme mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK) oleh Pemerintah Kota Surabaya mulai menjadi perhatian DPRD Kota Surabaya. Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan, arah kebijakan pembiayaan tersebut harus benar-benar menyasar program yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, meski nilai pengajuan MPAK yang disebut mencapai sekitar Rp 35 miliar belum dibahas secara detail, DPRD membuka ruang dukungan selama orientasinya jelas dan tepat sasaran.
“Yang terpenting, pembiayaan ini harus berdampak pada kemajuan ekonomi dan kepentingan rakyat. Itu yang menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Baca Juga: Gelar RUPST, Bank Jatim Setujui Pembagian Dividen Rp 850 Miliar dan Angkat Pengurus Baru
Syaifuddin menekankan, kondisi ekonomi global yang fluktuatif, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menjadi pertimbangan penting dalam percepatan pembangunan. Menunda proyek dinilai justru berpotensi meningkatkan biaya di masa depan.
“Kalau pembangunan ditunda tiga sampai lima tahun, harga material pasti tidak sama. Maka ketika hari ini bisa dikerjakan dan berdampak ekonomi, itu layak didukung,” tegasnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam skema MPAK adalah penguatan ekonomi berbasis pasar rakyat. Ia menyebut, pembiayaan tersebut di antaranya diarahkan untuk mendukung aktivitas usaha di pasar sekaligus memperbaiki tata kelola yang selama ini dinilai masih perlu pembenahan.
“Pasar ini harus kita jadikan rujukan masyarakat. Termasuk penataan agar aktivitas seperti pemotongan unggas tidak bercampur dengan area jual beli, sehingga pasar lebih bersih dan nyaman,” jelasnya.
Baca Juga: Toko Piet di Tunjungan Berubah Jadi Toko Metro, Kini Tinggal Kenangan
Langkah ini dinilai penting untuk mengubah wajah pasar tradisional menjadi lebih higienis, tertata, dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern.
Meski demikian, DPRD memastikan proses pengajuan MPAK tidak akan serta-merta disetujui tanpa kajian matang. Pembahasan lanjutan akan difokuskan pada efektivitas anggaran serta sejauh mana program tersebut benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Kami akan lakukan pembahasan lebih lanjut, termasuk evaluasi dan koordinasi agar anggaran ini benar-benar tepat guna,” pungkasnya. (dim)
Editor : Lambertus Hurek