RADAR SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengeksekusi pengosongan ruang Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di kompleks Balai Pemuda, Senin (4/5/2026). Tindakan tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah pelaku seni dan budaya.
Budayawan Esthi Susantu menyoroti bahwa penggusuran ruang Dewan Kesenian Surabaya bukan sekadar masalah administratif, melainkan mencerminkan hubungan yang kurang harmonis antara Ketua DKS Chrisman Hadi dan pemerintah kota.
Baca Juga: BRILink Agen Tembus 1,18 Juta per Maret 2026, Jangkau Lebih dari 80% Desa di Indonesia
“Masalah Dewan Kesenian Surabaya terkait dengan konflik pribadi Bu Risma dengan Cak Krisman yang menjadi ketua DKS. Konflik ini berlanjut hingga wali kota Pak Eri saat ini,” tulis Esthi.
Menurut Esthi, konflik tersebut berdampak pada dukungan pemerintah terhadap kegiatan DKS, termasuk tidak adanya bantuan dana yang langsung disalurkan melalui ketua.
“Dukungan diberikan melalui pengurus lain, di mana ketua tidak tahu menahu. Ini membuat kehadiran DKS terkesan terpisah dari komunitas seniman,” ungkapnya.
Esthi juga mengingatkan bahwa DKS pernah mengalami upaya penggusuran sebelumnya, namun berhasil bertahan berkat solidaritas para seniman dan budayawan. Kali ini, hanya sebagian seniman yang berupaya menolak, dan Dewan Kesenian Surabaya akhirnya menjadi satu-satunya yang benar-benar digusur.
Baca Juga: Terdakwa Pesta Gay di Surabaya Dituntut Satu Tahun Penjara, Minta Fasilitas Kesehatan di Rutan
“Saya tidak punya urusan dengan konflik pribadi atau permainan politik yang terjadi. Yang saya bela adalah ruang berkesenian dan berkebudayaan yang bermartabat,” tegas Esthi.
Eksekusi pengosongan kantor DKS oleh Satpol PP ini menambah babak panjang dinamika relasi antara seniman, lembaga kebudayaan, dan pemerintah kota, yang selama ini kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan.(*)
Editor : Lambertus Hurek