RADAR SURABAYA — Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menjadi alarm serius bagi keberlanjutan transportasi publik di Kota Surabaya. Namun di balik tekanan tersebut, DPRD justru mendorong momentum pembenahan sistem agar layanan semakin efisien, modern, dan tidak bergantung pada fluktuasi energi fosil.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak boleh berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, kami mendukung langkah cepat dan terukur Dinas Perhubungan untuk segera menyusun skema mitigasi yang konkret, adaptif, dan dapat dieksekusi dalam waktu singkat agar layanan transportasi publik tak terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi,” ujar Eri pada Radar Surabaya.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi per 18 April 2026 memicu potensi lonjakan biaya operasional, terutama bagi armada transportasi yang masih menggunakan BBM jenis tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Surabaya, mengingat sebagian rute masih dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan.
Eri menyebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran agar layanan transportasi milik pemkot tetap berjalan tanpa gangguan.
Baca Juga: Kembali Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim, Kejati Temukan Aliran Pungli Rutin
“Kita perlu kalkulasi ulang kebutuhan pembiayaan BBM untuk transportasi publik yang dikelola Dinas Perhubungan agar tidak terganggu layanannya. Kita dukung dan kawal langkah Dishub, Bappeko, dan jajaran terkait yang sedang mengkaji opsi-opsi terbaik agar layanan tidak terganggu,” tegasnya.
Sebagai langkah cepat, DPRD mendorong sejumlah opsi strategis. Di antaranya optimalisasi anggaran hasil efisiensi, serta penguatan skema buy the service (BTS) melalui kolaborasi dengan operator swasta.
Baca Juga: Ini Motif Pembunuhan di Pragoto Surabaya, Polisi Kantongi Identitas Pelaku
Model ini memungkinkan kombinasi armada milik pemerintah dan operator, sehingga beban biaya operasional dapat ditekan. Perlu ada kombinasi skema agar lebih fleksibel dan efisien dalam menghadapi kenaikan biaya.
Lebih jauh, DPRD melihat kenaikan harga BBM sebagai momentum untuk mempercepat transformasi transportasi publik ke arah yang lebih berkelanjutan. Eri mendorong Dinas Perhubungan untuk mulai menyusun roadmap diversifikasi energi, termasuk penggunaan kendaraan listrik atau energi alternatif lainnya.
Baca Juga: Gary Neville Kritik Keras Manajemen Chelsea Usai Pecat Liam Rosenior
Dalam proses ini, DPRD memastikan akan mengawal penuh dari sisi penganggaran dan regulasi agar setiap kebijakan tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa di tengah tekanan ekonomi global, Surabaya tidak hanya bertahan, tetapi juga berbenah menuju sistem transportasi publik yang lebih tangguh, efisien, dan ramah lingkungan.
Baca Juga: Komisi E DPRD Jatim Sebut Praktik Joki UTBK Cerminan Lemahnya Integritas Pendidikan
”Kami di DPRD mengawal dari sisi penganggaran dan regulasi agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam menjaga akses transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, mengingat transportasi publik adalah kebutuhan dasar warga kota,” pungkasnya.
Dengan strategi adaptif yang tengah disiapkan, Pemkot dan DPRD optimistis layanan transportasi publik tetap terjaga—bahkan menjadi lebih baik di masa mendatang. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto