RADAR SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengkaji skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP) sebagai strategi menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah.
Langkah ini diambil setelah sejumlah sumber pendapatan mengalami penurunan, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari secara mendalam skema KPBU-AP, khususnya untuk proyek infrastruktur jalan seperti perbaikan dan overlay.
“Kami masih mempelajari KPBU-AP. Nanti akan kami koordinasikan dengan DPRD agar perbaikan infrastruktur tetap berjalan,” ujar Eri, Rabu (22/4).
Baca Juga: Dukung Transformasi Dunia Pendidikan, Bank Jatim Launching JConnect Edu
Anggaran Surabaya Turun Lebih dari Rp1 Triliun
Eri menegaskan, Pemkot Surabaya tidak ingin menghentikan pembangunan meskipun menghadapi tekanan fiskal.
Penurunan pendapatan dari TKD dan DBH CHT menjadi faktor utama berkurangnya anggaran daerah.
“TKD berkurang, DBH cukai rokok juga turun. Total penurunan anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun,” tegasnya.
Berdasarkan data tahun 2026, Surabaya hanya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar. Angka ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2026.
Jumlah tersebut turun drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp56,724 miliar. Artinya, terjadi penurunan hingga 48,3 persen.
Dilema: Program Sosial atau Infrastruktur
Penurunan anggaran membuat Pemkot Surabaya harus melakukan penyesuaian prioritas.
Eri mengakui adanya dilema antara mempertahankan program sosial atau mempercepat pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Resmi Punya Dewan Kebudayaan, Kebijakan Budaya Berbasis Riset Dimulai
“Kita harus memilih, tetap menjalankan program Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau mengutamakan perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya,” jelasnya.
KPBU-AP Jadi Solusi Alternatif
Sebagai solusi, Pemkot Surabaya mempertimbangkan KPBU-AP untuk menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani APBD secara langsung.
Eri memastikan seluruh rencana kebijakan akan dibahas bersama DPRD Surabaya sebelum diimplementasikan.
“Nanti akan kami sampaikan ke DPRD. Insyaallah, salah satu solusi yang bisa diambil adalah KPBU-AP,” pungkasnya.(dim)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan