Program 1 KK 1 Sarjana, Pemkot Surabaya Sisir Kampung Cari Pemuda Terkendala Biaya Kuliah
RADAR SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penyisiran kampung untuk mendeteksi pemuda yang belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi akibat keterbatasan ekonomi.
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan program bantuan biaya perkuliahan bagi keluarga miskin (gakin) dan pramiskin.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan.
Menurut Herry, kebijakan ini juga mendukung program unggulan Wali Kota Surabaya, yakni 1 Kartu Keluarga (KK) 1 Sarjana.
“Program ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota terkait 1 KK 1 Sarjana, yang didukung melalui bantuan biaya perkuliahan,” ujarnya, Selasa (21/4).
Baca Juga: Kawasan Kalitebu Kumuh dan Ruwet, Kini Ditata Ulang Jadi Destinasi Wisata di Surabaya
Kerja Sama 65 Kampus, Termasuk Perguruan Tinggi Swasta
Pemkot Surabaya terus memperluas akses pendidikan tinggi dengan menggandeng lebih banyak perguruan tinggi.
Pada 2026, kerja sama tidak hanya dilakukan dengan perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga perguruan tinggi swasta (PTS).
Saat ini, tercatat sebanyak 65 perguruan tinggi telah bekerja sama, terdiri atas 15 PTN dan 50 PTS.
Adapun bantuan yang diberikan meliputi:
Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp2.500.000
Uang saku Rp300.000 per bulan selama 10 bulan setiap tahun hingga mahasiswa lulus
Kuota 23.860 Mahasiswa, Sudah Terserap 11.600 Penerima
Pada 2026, kuota penerima bantuan biaya perkuliahan mencapai sekitar 23.860 mahasiswa.
Hingga saat ini, sebanyak 11.600 mahasiswa telah memanfaatkan program tersebut.
“Total penerima sudah mencapai angka 11.600,” kata Herry.
Baca Juga: UTBK 2026 Unair Dimulai: Kehadiran Tembus 95,8%, Pengawasan Super Ketat Anti Joki
Pemkot Surabaya memastikan proses seleksi dilakukan secara ketat. Selain berbasis data, verifikasi juga dilakukan langsung di lapangan guna mencegah penyalahgunaan bantuan.
“Kami memiliki tim seleksi. Jika diperlukan, tim akan turun langsung melakukan survei, dan seluruh proses terdokumentasi,” tegasnya.
Program ini diprioritaskan bagi warga dalam kategori desil 1 hingga 5 atau kelompok ekonomi terbawah. Penerima yang tidak memenuhi kriteria akan didiskualifikasi.
Camat dan Lurah Turun Langsung, Data Warga Secara Door to Door
Untuk memperluas jangkauan program, Pemkot Surabaya melibatkan kecamatan dan kelurahan dalam proses pendataan dan sosialisasi.
Salah satu wilayah yang aktif melakukan penyisiran adalah Kecamatan Sawahan.
Camat Sawahan, Kanti Budiarti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan sejak dua bulan lalu dengan metode door to door.
“Kami sudah turun ke lapangan sejak sebelum Lebaran, tepatnya saat bulan puasa,” ujarnya.
Pendataan dilakukan bersama kelurahan, RT/RW, serta Kader Surabaya Hebat (KSH) dengan mengacu pada data warga desil 1 hingga 5.
Di wilayah Sawahan, tercatat sebanyak 2.041 pemuda masuk kategori tersebut. Dari jumlah itu, 204 di antaranya telah berstatus mahasiswa.
“Yang sudah berstatus mahasiswa ada 204 orang. Kami dorong mereka untuk mendaftar bantuan biaya kuliah,” kata Kanti.
Program bantuan biaya kuliah ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkot Surabaya dalam menekan kesenjangan akses pendidikan tinggi.
Dengan pendekatan jemput bola hingga ke tingkat kampung, diharapkan semakin banyak pemuda dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.(dim)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan