RADAR SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyoroti berbagai tantangan dalam pengembangan Koperasi Merah Putih di Kota Pahlawan. Meski program ini menjadi prioritas pemerintah pusat, realisasi di lapangan dinilai masih belum optimal.
Berdasarkan data yang diterima, dari target pembangunan sebanyak 153 gerai Koperasi Merah Putih di Surabaya, hingga kini baru sekitar 20 gerai yang terealisasi. Artinya, masih terdapat lebih dari 130 gerai yang belum terbangun dan membutuhkan percepatan.
Baca Juga: Lirboyo Tunggu Keputusan PBNU soal Tuan Rumah Muktamar ke-35, Siap Jika Ditunjuk
“Kita melihat ini perlu perhatian serius. Artinya, ada kendala yang harus segera dicarikan solusi bersama,” ujar Bahtiyar.
Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan. Sesuai ketentuan, pembangunan gerai Koperasi Merah Putih membutuhkan lahan dengan luasan sekitar 400 meter persegi. Sementara itu, banyak aset milik pemerintah di Surabaya yang luasnya hanya berkisar 200 hingga 300 meter persegi.
“Mungkin dengan luas lahan yang speknya di angka 400-an itu ada semacam kekhususan di Surabaya karena banyak aset pemerintah saat ini hanya di angka 300 sampai 200 meter persegi saja," jelasnya.
Selain faktor lahan, Bahtiyar juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, sinergi kebijakan menjadi kunci agar program ini dapat berjalan sesuai target.
Baca Juga: Yamaha STSJ Dukung Pengembangan Talenta Digital SMK Lewat LKS Dikmen XXXIV Jatim 2026
“Perlu ada komunikasi yang lebih intens antara pusat dan daerah, terutama dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan gerai fisik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional koperasi, terutama dalam distribusi barang kebutuhan masyarakat. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, fungsi koperasi dinilai tidak akan berjalan maksimal.
“Kalau tidak ada gerainya, tentu operasionalnya tidak bisa optimal, termasuk dalam menjangkau penjualan dan distribusi ke masyarakat,” imbuhnya.
Saat ini, sebagian besar Koperasi Merah Putih di Surabaya masih memanfaatkan ruang terbatas dengan menempel di kantor kelurahan atau fasilitas yang ada. Kondisi tersebut dinilai belum ideal untuk mendukung pengembangan usaha koperasi secara berkelanjutan.
Untuk itu, Bahtiyar mendorong adanya perencanaan ulang terkait kebutuhan lahan, termasuk kemungkinan penyesuaian standar atau skema alternatif yang lebih fleksibel.
“Ke depan, perlu ada pembahasan bersama terkait kebutuhan luasan lahan ini. Agar pembangunan gerai bisa lebih realistis dan tetap berjalan,” pungkasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek