RADAR SURABAYA - Di tengah kajian pemerintah pusat terkait kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kota Surabaya menegaskan belum menerapkan skema tersebut. 

Pemkot Surabaya tetap menjalankan pola kerja fleksibel berbasis komunitas, yakni Work From Anywhere (WFA), yang telah lama diterapkan melalui Balai RW.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan WFH nasional. “Soal WFH kita tunggu ya, arahan dari Pak Presiden,” ujarnya, Senin (30/3).

Baca Juga: Viral! 7 Orang di Mamuju Keracunan Daging Anjing, Ini Pesan Kemenkes Akan Bahaya Zoonosis

Eri menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya sejak awal tidak menggunakan konsep WFH, melainkan WFA. Dalam skema ini, ASN bekerja langsung di tengah masyarakat melalui Balai RW, bukan dari rumah. 

“Pegawai Pemkot Surabaya dari dulu tidak pernah ada di kantor, tapi kantornya ada di Balai RW,” katanya.

Menurut Eri, konsep WFA memungkinkan pegawai bekerja lebih fleksibel sekaligus mendekatkan pelayanan kepada warga. 

Baca Juga: Belum Ada Dream Team! John Herdman Tegaskan Timnas Indonesia Masih Berproses

“Makanya anywhere. Kalau WFH berarti dari rumah, tapi WFA itu di Balai RW, dekat dengan masyarakat,” tuturnya.

Secara administratif, kantor tetap berada di Balai Kota Surabaya, namun aktivitas kerja ASN tersebar di Balai RW. “Jadi kantornya di pemerintah kota, tapi ngantornya di Balai RW,” tegasnya.

Efisiensi BBM dan Transportasi ASN

Eri menekankan bahwa salah satu tujuan utama dari skema kerja fleksibel seperti WFA adalah penghematan bahan bakar minyak (BBM). “WFA itu dibuat untuk penghematan BBM. Jadi kita tunggu arahan Presiden,” jelasnya.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya, Selasa 31 Maret 2026: Potensi Hujan Disertai Petir saat Pancaroba

Sebagai alternatif tambahan, Pemkot Surabaya mempertimbangkan kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN, khususnya bagi pegawai yang bekerja di Balai Kota atau kantor kecamatan. 

“Satu hari ASN tidak boleh pakai kendaraan pribadi, tapi wajib naik transportasi umum,” ungkapnya.

Ia juga mempertimbangkan kondisi geografis ASN yang tinggal di luar Surabaya, seperti Sidoarjo dan Gresik. “Kalau rumahnya dekat bisa naik sepeda, tapi kalau jauh, kami minta gunakan transportasi umum,” paparnya.

Terkait kemungkinan penerapan hari kerja khusus seperti WFH pada Jumat, Eri menyebut hal tersebut masih bersifat tentatif.

Baca Juga: Menkomdigi Panggil Meta dan Google, Terancam Sanksi karena Tak Patuhi PP Tunas

“InsyaAllah, kalau nanti arahan WFH-nya dari Pak Presiden hari Jumat. Tapi kita nanti lihat lagi,” katanya.

Ia juga menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan WFH pada hari Rabu. 

Menurutnya, Pemkot Surabaya cenderung menghindari kebijakan di hari yang berdekatan dengan libur. “Kami sepakat tidak di hari yang mendekati liburan atau setelah liburan. Supaya bisa mengontrol hasil pekerjaan,” ujarnya. (dim/nur)

Editor : Nurista Purnamasari