RADAR SURABAYA - Selepas Lebaran tak sedikit masyarakat yang mengajak sanak saudara, kerabat, atau teman ke Surabaya. Ada juga yang datang seorang diri untuk mencari penghidupan yang layak.
Sosiolog dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Rizky Trisna Putri menjelaskan, fenomena urbanisasi wajar terjadi karena faktor pendorong dan penarik masih terus ada. "Kita tidak bisa menyalahkan apabila fenomena ini berulang. Ketika faktor pendorong dan penarik masih ada, maka laju urbanisasi tentunya akan tetap berlangsung," tuturnya, Jumat (27/3).
Dia menjelaskan, selama mudik banyak masyarakat desa mendengar cerita menarik dari mereka yang datang dari kota mengenai peluang kerja. Bahkan, ada yang dijanjikan kesempatan kerja.
Baca Juga: Misterius! Motor Raib di Gembong Sekolahan Surabaya, Gembok Pagar Masih Utuh
"Apabila tidak diimbangi dengan skill, maka ya jatuhnya mereka hanya akan menjadi pekerja yang mengisi sektor-sektor informal. Root cause-nya adalah ketimpangan pembangunan di pedesaan dan perkotaan," ungkapnya.
Rizky juga menyoroti faktor pendorong yang berasal dari kondisi pedesaan sendiri. Menurutnya, ketimpangan pedesaan masih tinggi dibandingkan perkotaan. Walaupun sudah ada Undang-Undang Desa 2014 yang memberikan transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke desa untuk pembangunan, dana tersebut lebih banyak difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Menurut dia, pembangunan lapangan kerja di pedesaan yang masih belum terasa geliatnya menjadi salah satu penyebab utama faktor pendorong tetap ada. "Hal yang paling penting untuk menghentikan faktor pendorong misalnya pembangunan lapangan kerja di pedesaan. Itu masih belum terasa geliatnya sehingga faktor pendorong ini masih ada," katanya.
Baca Juga: Wagub Sebut Kebijakan WFH Dikecualikan Bagi ASN Jatim yang Bertugas di Bidang Ini
Dari sisi lain, Rizky menjelaskan bahwa anggapan warga desa mengenai keunggulan perkotaan juga berperan. "Masih ada banyak sekali anggapan dari warga desa bahwa perkotaan itu mempunyai lebih banyak fasilitas dan pilihan untuk mereka bisa mendapatkan peluang pekerjaan. Ini menjadi PR bagi pemerintah kabupaten dan juga kota," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa untuk menangani urbanisasi tidak bisa menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Sebab, fenomena urbanisasi ini tidak hanya bisa menyalahkan pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota tapi ini harusnya menjadi kerja bersama dari semua sektor.
"Pemerintah pusat juga terutama harus menggiatkan atau menguatkan juga di sektor-sektor desa ya untuk mencegah urbanisasi," paparnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek