RADAR SURABAYA – Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, fenomena pedagang pecahan uang baru musiman kembali bermunculan di sejumlah ruas jalan protokol Kota Surabaya. Mereka tampak berjejer menawarkan jasa penukaran uang kepada masyarakat yang membutuhkan pecahan kecil untuk tradisi bagi-bagi uang saat Lebaran.
Pantauan Radar Surabaya, para pedagang tersebut terlihat di sepanjang Jalan Raya Bubutan hingga Jalan Raya Pahlawan. Mereka menawarkan berbagai pecahan uang baru mulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000.
Menariknya, para pedagang ini ternyata berada dalam satu jaringan yang sama. Mereka mengaku mendapatkan pasokan uang pecahan baru dari seorang “bos” dengan sistem setoran.
Salah satu pedagang, Jahri, mengungkapkan bahwa hampir seluruh penjual yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut berada dalam satu koordinasi.
“Kita yang ada di sepanjang jalan ini rata-rata bosnya sama semua. Sistemnya kita setoran,” ujar Jahri.
Selain berasal dari sumber yang sama, para pedagang juga memiliki kesepakatan harga yang relatif seragam. Harga jasa penukaran uang biasanya akan terus mengalami kenaikan seiring semakin dekatnya hari raya.
Pada hari pertama, Senin (9/3) penelusuran Radar Surabaya, biaya jasa penukaran untuk setiap paket pecahan tercatat sekitar Rp15.000. Namun pada hari berikutnya, Kamis (12/3) harga tersebut sudah meningkat menjadi Rp25.000.
“Ini bisa naik lagi kalau sudah dekat Lebaran. Tapi bisa ditawar, tergantung ambil berapa banyak,” tambah Jahri.
Fenomena ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap uang pecahan baru menjelang Idulfitri. Tradisi memberikan uang kepada anak-anak, keluarga, maupun kerabat saat bersilaturahmi membuat kebutuhan uang pecahan kecil meningkat signifikan.
Namun, praktik penukaran uang di pinggir jalan tersebut mendapat perhatian dari Bank Indonesia. Otoritas moneter itu menegaskan bahwa penukaran uang rupiah seharusnya hanya dilakukan melalui jalur resmi.
Asisten Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Fenty Tirtasari Ekarina, menegaskan bahwa kegiatan penukaran uang oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan berpotensi menimbulkan berbagai risiko.
“Penukaran uang rupiah seharusnya hanya dilakukan melalui BI atau perbankan yang telah ditunjuk agar keamanan dan keasliannya terjamin. Penukaran uang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Itu melanggar ketentuan perundang-undangan,” tegasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek