RADAR SURABAYA – Video dugaan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang menyeret Ketua LPMK Manukan Wetan berbuntut respons cepat dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, langsung meminta evaluasi dilakukan agar polemik tak melebar dan mencoreng lembaga kemasyarakatan.
Politisi yang akrab disapa Cak YeBe itu mengaku telah berkoordinasi dengan Camat Tandes untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Barusan saya telepon Pak Febri Camat Tandes, dan saya minta yang bersangkutan dievaluasi agar tidak diposisikan sebagai Ketua LPMK. Pak Camat siap tindak lanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, LPMK memiliki posisi strategis sebagai jembatan aspirasi warga dengan pemerintah. Karena itu, integritas pengurus menjadi hal mutlak yang tak bisa ditawar.
Ia menegaskan, jika dugaan permintaan THR dengan mengatasnamakan lembaga terbukti benar, maka langkah evaluasi harus dilakukan demi menjaga marwah institusi.
“Kami tidak ingin lembaga kemasyarakatan tercoreng oleh tindakan yang tidak pantas. Evaluasi penting agar ke depan LPMK benar-benar bekerja untuk kepentingan warga,” tegasnya.
Lebih dari sekadar kasus individual, Cak YeBe melihat polemik ini sebagai momentum pembenahan tata kelola LPMK se-Surabaya. Ia mengimbau seluruh pengurus LPMK untuk menjaga etika dan tidak memanfaatkan jabatan dalam momentum apa pun, termasuk menjelang hari raya.
“Saya mengimbau seluruh LPMK se-Surabaya agar menjaga etika dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai praktik-praktik seperti ini merusak citra lembaga,” katanya.
Ia menambahkan, kepercayaan publik adalah modal sosial yang mahal dan sulit dipulihkan jika sudah tercederai. Karena itu, evaluasi dan pengawasan dinilai penting agar lembaga kemasyarakatan tetap menjadi contoh transparansi dan partisipasi yang bersih.
Kasus ini pun menjadi sorotan warganet sekaligus pengingat bahwa di era digital, setiap tindakan pejabat publik maupun pengurus lembaga masyarakat mudah terpantau dan cepat menyebar luas. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto