RADAR SURABAYA - Musyawarah Dewan Kebudayaan Surabaya (DKS) digelar atas prakarsa Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya (Disbudporapar). Dari 124 pendaftar daring, 114 peserta dinyatakan memenuhi syarat mengikuti tahap awal.
Ketua Pusura Cak Dullah bersama tim fasilitator mewakili aktivis dan akademisi. Syaiful, pengasuh Republik Dolanan, memimpin dengan metode simulasi game untuk mencegah polarisasi dan memaksimalkan partisipasi.
Peserta duduk satu meja dengan orang asing, menulis aturan musyawarah, lalu ditempatkan ulang secara acak melalui potongan kertas berwarna. Dalam 15 menit, setiap meja yang berisi 15 orang mampu menghasilkan sekitar 30 gagasan, menandai efektivitas partisipasi terstruktur.
Heri Lentho, sutradara Surabaya Juang, mengajukan analogi tiga pihak: dokter (lembaga), pasien (komunitas), dan apotek (fasilitator/pemerintah). Ia menekankan pentingnya harmonisasi agar kesenian dan kebudayaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kelompok lain merumuskan nama lembaga, bidang kerja, tata kelola, dan prinsip etika organisasi.
Semua usulan ditempel di papan besar dan dikritisi secara terbuka, menegaskan transparansi forum. Tahap berikutnya, seleksi individu, mensyaratkan peserta menulis esai 1.000 kata tentang visi “Surabaya Menuju Kota Dunia”.
Dari proses ini, 78 nama lolos ke fase lanjutan. Isu administratif, rangkap jabatan, dan afiliasi politik menjadi pertimbangan, menegaskan integritas dan independensi sebagai kriteria utama.
Voting virtual dilakukan dengan barcode unik bagi tiap peserta. Persentase dukungan ditampilkan secara langsung di layar LCD. Heri Lentho memperoleh dukungan tertinggi 20 suara, disusul Heti Palestina Yunani dan Ris Handono masing-masing 18 suara. Dari 31 nama, dilakukan penyisihan hingga tersisa 28 orang yang dipercaya menggodok pematangan transformasi DKS.
Menurut Cak Dullah, model simulasi game membuktikan demokrasi kreatif dapat dijalankan tanpa kehilangan substansi, seleksi esai menekankan kapasitas intelektual, dan voting terbuka menampilkan akuntabilitas.
“Kita ingin transformasi DKS bukan soal siapa yang duduk di kursi, melainkan bagaimana sistem dibangun agar komunitas seni Surabaya tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” katanya. (*)
Editor : Lambertus Hurek