RADAR SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, menemukan dugaan penerapan skema target tonase harian saat meninjau TPS Rungkut Menanggal di perbatasan Gunung Anyar.
TPS dengan kapasitas 8 ton per hari itu disebut-sebut menerapkan ketentuan bahwa jika volume sampah tidak mencapai target, pengelola akan dikenai denda atau “cas”.
“Kami menggali informasi langsung dari petugas. TPS itu harus menghasilkan 8 ton. Kalau kurang, kena cas,” ujar Laila usai peninjauan.
Temuan ini memunculkan tanda tanya, terlebih TPS tersebut tidak hanya menampung sampah dari wilayah sekitar, tetapi juga menerima kiriman dari luar kawasan, termasuk dari restoran dan kendaraan pengangkut tertentu.
Menurut Laila, pola target tonase itu berpotensi mendorong tingginya mobilitas pembuangan sampah lintas wilayah ke TPS tersebut.
Ia menduga pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, bukan langsung di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan, meski di lokasi terpasang plakat berlogo Pemkot Surabaya.
“Soal pengelolaannya nanti akan kami pastikan lagi,” tegas politisi PKB tersebut.
Selain persoalan skema tonase, keberadaan TPS itu juga dikeluhkan warga sekitar. Akses jalan utama kerap dipenuhi tumpukan rongsok dan puluhan gerobak sampah yang diparkir sembarangan, sehingga menimbulkan kesan semrawut.
Laila mendesak agar kenyamanan warga menjadi prioritas utama dalam pengelolaan TPS. Ia meminta penataan ulang, termasuk penyediaan lahan khusus untuk parkir gerobak agar tidak lagi memadati tepi jalan.
“Warga harus tetap nyaman. Jangan sampai pengelolaan sampah justru membuat lingkungan sekitar terlihat kumuh,” ujarnya.
Ia optimistis Pemkot Surabaya dapat melakukan evaluasi dan intervensi sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku, sehingga pengelolaan TPS tetap berjalan baik tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat sekitar. (dim/vga)
Editor : Vega Dwi Arista