RADAR SURABAYA - Kesenjangan akses pendidikan menengah atas (SMA atau SMK) negeri di Kota Surabaya masih terjadi. Sejumlah kawasan padat penduduk dinilai belum terlayani sekolah negeri secara memadai, meski berada di wilayah perkotaan. Ini mendapat sorotan DPRD Jatim.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Selasa (10/2). Ia menyebut masih banyak wilayah dengan jumlah penduduk tinggi yang belum memiliki SMA atau SMK negeri.
Politisi PKB ini mencontohkan kawasan Dukuh Pakis, Surabaya. Menurutnya, wilayah yang dikelilingi bangunan bertingkat dan permukiman padat tersebut belum memiliki sekolah menengah negeri.
“Dukuh Pakis yang banyak gedung pencakar langit itu, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan sekolah. Tapi di sana tidak ada SMA atau SMK negeri,” ujarnya.
Musyafak menilai keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam penambahan unit sekolah baru di Surabaya. Ia mengungkapkan, tidak sedikit pengembang perumahan yang enggan menyerahkan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pendidikan.
“Rata-rata pengembang menyerahkan fasum sekitar 40 persen dari layout. Tapi jarang yang mau ditempati sekolah atau makam,” tegasnya.
Menurutnya, pengembang cenderung memberikan lahan fasum yang lebih menguntungkan secara komersial. Sementara penggunaan lahan untuk sekolah sering dianggap mengganggu akses maupun nilai ekonomi kawasan.
“Akibatnya tidak direncanakan untuk dibuat SMA atau SMK. Padahal kebutuhan sekolah di kawasan padat penduduk sangat tinggi,” jelasnya.
Selain persoalan lahan, Musyafak juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2026. Ia menyebut adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap pendapatan provinsi.
“Sementara sekarang pendapatan provinsi juga dipangkas banyak. Pusat memangkas Rp2,8 triliun,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor juga mengurangi porsi pendapatan provinsi. Jika sebelumnya provinsi mendapat 60 persen dan kabupaten/kota 40 persen, kini dibalik menjadi 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk daerah.
“Dulu kita 60 persen, kabupaten atau kota 40 persen. Sekarang provinsi 40 persen, kabupaten/kota 60 persen. Itu saja sudah berkurang banyak,” jelasnya.
Di sisi lain, peralihan masyarakat ke kendaraan listrik juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur yang selama ini bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Banyak kendaraan pakai listrik, pajaknya sangat kecil. Itu akan berdampak, padahal andalan PAD provinsi dari situ,” ujarnya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Musyafak menegaskan pembangunan sekolah baru tidak boleh terhambat. Ia mendorong sinergi antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk mencari solusi penyediaan lahan.
“Kita akan cari masukan dari Pemkot. Apakah masih ada fasum di wilayah yang membutuhkan tambahan sekolah? Kalau tidak ada, ya harus beli,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau ingin menyejahterakan masyarakat, pendidikannya harus digenjot. Kalau ingin masyarakat maju, pendidikan menjadi tolok ukur utama di negara mana pun,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto