RADAR SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuat terobosan besar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Tak tanggung-tanggung, 24 ribu mahasiswa dari keluarga prasejahtera dipastikan mendapat bantuan biaya perkuliahan melalui kolaborasi strategis Pemkot Surabaya dengan 32 perguruan tinggi, terdiri dari 8 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 24 Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Lobby Balai Kota Surabaya, Kamis (5/2), yang sekaligus menandai perubahan paradigma: pendidikan tinggi bukan lagi privilese, melainkan hak setiap warga kota.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, kebijakan ini adalah langkah konkret menghadirkan keadilan sosial sebagaimana nilai Pancasila, sekaligus strategi jangka panjang memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Hari ini hampir seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta hadir. Memang ada beberapa yang berhalangan, tetapi secara keseluruhan partisipasi sangat besar. Tadi tercatat sekitar 32 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menandatangani kerja sama,” tegas Eri.
Lonjakan jumlah penerima bantuan pendidikan menjadi bukti keseriusan Pemkot Surabaya.
Jika sebelumnya hanya menjangkau sekitar 3.000 mahasiswa, pada 2026 jumlah penerima melonjak drastis menjadi 24.000 mahasiswa.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran pendidikan sekitar Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar.
“Tahun ini jangkauannya jauh lebih luas. Prioritasnya jelas, keluarga prasejahtera desil 1 sampai 5. Dengan prinsip satu keluarga minimal satu sarjana untuk memutus rantai kemiskinan,” jelas Eri.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama ini mematahkan anggapan bahwa skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN tidak bisa disentuh kebijakan daerah.
“Hari ini terbukti, kalau niatnya membantu rakyat kecil, perubahan itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Eri juga menyampaikan sikap tegas sekaligus empatik terkait persoalan validitas data ekonomi mahasiswa.
Ia meminta kampus tidak menghukum mahasiswa yang terlanjur mengisi data tidak sesuai kondisi, dan memastikan mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“Jangan anak-anak ini dihentikan kuliahnya. Soal UKT, biar menjadi tanggung jawab saya. Yang penting mereka tetap sekolah,” ucapnya.
Ia menambahkan, skema bantuan akan dibahas fleksibel antara Pemkot dan masing-masing kampus. Kekurangan pembiayaan akan dicarikan solusi bersama, baik melalui kampus, orang tua asuh, maupun skema lain.
“Jangan fokus di angka. Fokusnya masa depan anak-anak ini,” tandasnya.
Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari dunia pendidikan tinggi. Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Nurhasan, menyebut program ini sebagai “ide gila yang luar biasa”.
“Selama ini bangsa kita lemah karena kurang kolaborasi. Surabaya mematahkan itu. UNESA siap mendukung berapa pun kuota yang ditugaskan Pak Wali,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari PTS. Rektor Universitas Wijaya Putra, Dr. Budi Endarto, SH., MHum menilai kebijakan ini sebagai redistributive policy dan investasi sosial jangka panjang.
“Lewat Perwali Nomor 4 Tahun 2026, mahasiswa PTS ber-KTP Surabaya kini punya hak yang sama. Ini pilot project nasional,” ujarnya.
Suasana haru menyelimuti acara saat diperkenalkan Anisah Wahyu Triska, mahasiswa semester 5 Administrasi Publik di salah satu PTS.
Putri penjual penyetan itu nyaris putus kuliah karena keterbatasan biaya dan harus membantu ekonomi keluarga.
Melalui program ini, Anisah dipastikan dapat melanjutkan kuliah hingga lulus. “Terima kasih atas keberpihakan nyata kepada kami yang hampir menyerah,” tuturnya.
Dengan kolaborasi lintas kampus dan keberanian mengambil tanggung jawab, Surabaya menegaskan diri sebagai kota yang serius membangun masa depan lewat pendidikan—bukan sekadar janji, tetapi aksi nyata. (dim)
Editor : Nofilawati Anisa