RADAR SURABAYA – Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya kembali menjadi perhatian DPRD, khususnya terkait pengangkutan sampah hasil kerja bakti warga di perkampungan. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menilai persoalan penumpukan sampah pasca kerja bakti bukan disebabkan minimnya sistem pelaporan, melainkan lemahnya pengaturan skala prioritas di lapangan.
Menurut Eri, mekanisme pengajuan pengangkutan sampah sebenarnya sudah sangat jelas dan mudah. Warga melalui RT atau RW cukup mengajukan permohonan ke kelurahan, yang kemudian langsung terhubung dengan DLH. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan melalui aplikasi Wargaku yang memungkinkan warga memantau progres penanganan secara langsung.
“Kalau untuk perantingan atau pengangkutan sampah itu mekanismenya simpel. Bisa lewat RT atau RW ke lurah atau langsung lewat aplikasi Wargaku, dan progresnya bisa dipantau,” ujar Eri, Senin (26/1).
Tak hanya itu, Eri menyebut bahwa kegiatan kerja bakti warga sebenarnya sudah terdata melalui platform Surabaya Bergerak. Di dalam sistem tersebut, lokasi hingga jadwal kerja bakti telah tercantum, sehingga DLH seharusnya bisa melakukan antisipasi sejak awal.
“Untuk hasil kerja bakti itu sebenarnya sudah ada isian lokasinya, jamnya, semuanya tercatat di Surabaya Bergerak. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba,” jelasnya.
Namun demikian, Komisi C DPRD Surabaya menemukan kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan armada pengangkut sampah. Kondisi ini, menurut Eri, menuntut DLH untuk lebih cermat dalam mengatur prioritas pengangkutan, khususnya pada momen kerja bakti massal agar tidak menimbulkan penumpukan sampah di lingkungan warga.
“Kami mendorong DLH untuk lebih pintar mengelola skala prioritas. Sampah hasil kerja bakti harus jadi perhatian khusus supaya tidak lama menumpuk dan memicu keluhan warga,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Eri menekankan, solusi persoalan ini tidak selalu harus dengan penambahan armada atau anggaran baru. Optimalisasi pengaturan armada yang sudah ada dinilai lebih realistis dan efisien, termasuk dengan membagi prioritas wilayah secara fleksibel.
“Bukan soal nambah armada atau nambah SDM, tapi bagaimana pengaturan prioritasnya. Armada bisa saling berbagi tugas antarwilayah, sehingga pengangkutan bisa tepat waktu,” tandasnya.
Komisi C DPRD Surabaya berharap, dengan pengelolaan skala prioritas yang lebih baik, pengangkutan sampah pasca kerja bakti dapat berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan persoalan lanjutan di tengah masyarakat. DPRD juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan agar pelayanan kebersihan kota berjalan optimal dan responsif terhadap partisipasi warga. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto