RADAR SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengambil langkah tegas dengan menyeragamkan nilai bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada program Beasiswa Pemuda Tangguh menjadi Rp 2,5 juta per semester.
Kebijakan ini merupakan respons atas temuan indikasi ketidaktepatan sasaran yang dinilai mencederai prinsip keadilan bagi warga prasejahtera.
Dalam verifikasi lapangan, Cak Eri menemukan adanya penerima beasiswa dari keluarga mampu, termasuk anak mantan pejabat, yang menikmati bantuan UKT dalam jumlah besar.
“Saya harus berani membongkar ini demi keadilan. Ada yang UKT-nya mencapai Rp 15 juta per semester dan dibayar Pemkot, padahal dia dari keluarga mampu. Sementara di sisi lain, masih banyak warga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan untuk sekolah,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (23/1).
Berdasarkan data, sekitar 70 persen masalah berasal dari mahasiswa jalur mandiri. Cak Eri bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyoroti kontradiksi antara status ekonomi penerima beasiswa dengan jalur masuk perguruan tinggi.
“Kalau jalur mandiri itu tidak murah. Kalau dia mampu bayar uang gedung, berarti dia orang mampu. Ini yang saya pertanyakan,” tegas Cak Eri.
Ia menambahkan, program ini sejatinya diperuntukkan bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa meraih mimpi melalui intervensi Pemkot Surabaya. “Prinsipnya, yang mampu jangan mengambil jatahnya orang yang tidak mampu,” imbuhnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Cak Eri meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit penyaluran beasiswa di tahun-tahun sebelumnya.
Ia juga melakukan evaluasi besar-besaran di internal dinas terkait untuk memastikan hal serupa tidak terulang.
“Ini yang saya bongkar, kok bisa orang kaya diberi bantuan? Saya ingin merubah sistem agar Surabaya bukan menjadi kota kapitalis. Orang Surabaya harus diajarkan untuk tidak mengambil jatah orang yang tidak mampu,” tambahnya.
Meski ada penyeragaman nilai bantuan, Cak Eri memastikan mahasiswa dari keluarga prasejahtera tetap mendapat jaminan penuh.
Jika ada mahasiswa miskin dengan UKT di atas Rp 2,5 juta akibat kesalahan input data, Pemkot akan menanggung biaya melalui MoU dengan universitas.
“Yang penting, UKT untuk anak tidak mampu tetap gratis dan mereka tidak ditarik biaya oleh perguruan tinggi. Kita akan selesaikan langsung dengan pihak kampus,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkot Surabaya akan melibatkan Karang Taruna, RT, dan RW untuk memverifikasi data penghasilan orang tua demi mengawal anggaran Rp 190 miliar yang dialokasikan bagi 23.850 mahasiswa pada 2026.
“Saya ingin memastikan anggaran rakyat ini benar-benar menjadi amanah bagi mereka yang berhak,” pungkas Cak Eri. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari