RADAR SURABAYA — Rencana Pemerintah Kota Surabaya memusatkan aktivitas pemotongan sapi ke Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun (TOW) memantik gelombang penolakan keras dari para jagal RPH Pegirian. Puluhan jagal bersama pedagang daging mendatangi Gedung DPRD Surabaya untuk menuntut kejelasan dan perlindungan atas mata pencaharian mereka, Senin (12/1).
Aksi ini berlangsung dramatis. Massa datang membawa satu truk berisi sapi hidup dan menurunkan seekor sapi berukuran besar tepat di depan gedung wakil rakyat. Langkah tersebut menjadi simbol perlawanan atas kebijakan relokasi yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha jagal tradisional di Surabaya Utara.
Para pengunjuk rasa menilai relokasi bukan sekadar persoalan pemindahan lokasi, melainkan menyangkut biaya operasional, akses distribusi, hingga kelangsungan hidup ribuan pekerja sektor daging.
“Kami ini bukan menolak aturan, tapi menolak dimatikan perlahan. RPH Pegirian sudah puluhan tahun menghidupi kami. Kalau dipindah ke Tambak Osowilangun tanpa solusi jelas, kami yang mati,” teriak Kukuh, salah satu perwakilan jagal, dari atas mobil komando.
Ia bahkan mendesak DPRD Surabaya segera turun tangan dan memfasilitasi dialog terbuka dengan Pemkot. Massa mengancam akan melakukan aksi simbolik penyembelihan sapi di lokasi jika aspirasi mereka terus diabaikan.
“Kami ingin wakil rakyat keluar menemui kami. Kalau tidak, jangan salahkan emosi rakyat,” ujarnya lantang.
Penolakan relokasi juga datang dari pedagang daging sapi Pasar Arimbi. Mereka khawatir jarak Tambak Osowilangun yang berada di Surabaya Barat akan menambah biaya logistik dan menurunkan kualitas daging.
“Ini bukan soal malas pindah. Jarak makin jauh, biaya angkut naik, kesegaran daging turun. Ujungnya konsumen juga dirugikan,” kata Luluk, salah satu pedagang.
Pantauan di lokasi, aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat di sekitar Gedung DPRD Surabaya. Sejumlah personel disiagakan, termasuk satu unit water cannon, untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Meski sempat terjadi dorong-dorongan kecil saat massa mendekati halaman gedung, situasi berhasil dikendalikan melalui koordinasi antara koordinator lapangan dan petugas keamanan.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa rencana penataan RPH Surabaya masih menyisakan persoalan sosial dan ekonomi yang belum tuntas. Massa mendesak DPRD tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif memastikan kebijakan relokasi berjalan adil, bertahap, dan tidak mematikan mata pencaharian rakyat kecil. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto