RADAR SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih melakukan pendataan dan evaluasi terhadap 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi atau sempat menghentikan layanan. Wakil
Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan, kondisi tersebut tidak mengganggu distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah.
Emil mengatakan sebagian SPPG mulai beroperasi sejak 8 Januari 2026, namun ada pula yang belum berjalan optimal. Pemerintah saat ini tengah memastikan penyebab belum beroperasinya sejumlah SPPG, apakah karena persoalan operasional yang belum memenuhi catatan dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau kendala administratif, termasuk pencairan dana.
“Untuk yang tutup ini, kami masih kumpulkan informasi. Apakah karena
aspek operasional yang belum terpenuhi sesuai catatan BGN, atau karena hal administratif. Mohon waktu,” ujar Emil, Minggu (11/1).
Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan, pembaruan data terus dilakukan melalui grup Satgas MBG yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta BGN. Data tersebut bersifat dinamis dan terus berubah seiring perkembangan di lapangan.
Sebagai contoh, di Kabupaten Gresik, Emil menyebut terdapat 38 SPPG yang mulai beroperasi pada 8 Januari dan 27 SPPG pada 9 Januari. Selain itu, ada pula SPPG yang masih dalam tahap koordinasi pencarian pendanaan.
Pemprov Jatim, kata Emil, berperan sebagai penghubung komunikasi antara ketua satgas MBG di kabupaten/kota dengan perwakilan BGN di Jatibarang. Sementara keputusan teknis dan klasifikasi status SPPG tetap menjadi kewenangan BGN.
Terkait dampak terhadap distribusi MBG, Emil memastikan layanan tetap berjalan. Sekolah yang sebelumnya dilayani oleh SPPG yang berhenti
sementara akan dialihkan ke SPPG tterdekat “Selama ini diupayakan ditangani oleh SPPG lain yang terdekat. Jadi distribusi MBG tetap berjalan,” tegasnya.
“Kami ingin komunikasi satu pintu. Biar BGN yang menyampaikan secara
resmi karena datanya sangat dinamis. Kami fokus menjembatani komunikasi,” pungkas Emil. (*)