RADAR SURABAYA – Wajah pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Surabaya kian berubah. Antrean panjang yang dulu menjadi pemandangan rutin di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola kini hampir tak lagi terlihat. Digitalisasi layanan melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG) terbukti efektif memangkas jumlah warga yang harus datang langsung.
Pemerintah Kota Surabaya mencatat, jumlah pemohon adminduk yang sebelumnya bisa menembus 3.000 orang per hari, kini menyusut drastis menjadi sekitar 400 pemohon per hari.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut penurunan tersebut sebagai dampak nyata dari transformasi layanan berbasis digital yang terus didorong pemkot.
“Dulu pelayanan adminduk di Siola bisa sampai 3.000 pemohon dalam satu hari. Sekarang maksimal sekitar 400 orang. Ini karena sebagian besar layanan sudah bisa dilakukan secara online,” ujar Eddy, Jumat (9/1/2026).
Menurut Eddy, MPP Siola saat ini tak lagi menjadi titik utama pengurusan adminduk, melainkan beralih fungsi sebagai pusat layanan terpadu dan konsultasi. Hal ini seiring dengan semakin optimalnya pelayanan di tingkat kelurahan dan melalui aplikasi KNG.
“Hampir semua layanan adminduk sekarang bisa diselesaikan secara mandiri lewat KNG atau di kelurahan. Mulai dari cetak KTP, perubahan biodata, akta kelahiran, akta kematian, sampai pindah domisili,” jelasnya.
Perubahan pola pelayanan ini juga berdampak pada efisiensi waktu dan kenyamanan masyarakat. Warga tidak lagi harus mengambil nomor antrean sejak pagi, sementara petugas bisa lebih fokus menangani kasus-kasus khusus.
Saat ini, layanan adminduk di MPP Siola diprioritaskan untuk persoalan yang tidak bisa ditangani di kelurahan, seperti dokumen warga negara asing (WNA), pengurusan KITAS, hingga perbedaan data identitas yang membutuhkan verifikasi mendalam.
“Kalau di kelurahan tidak bisa terpecahkan, baru kami layani di Siola untuk dilakukan screening dan penanganan lanjutan,” ungkap Eddy.
Meski demikian, Dispendukcapil menegaskan bahwa beberapa layanan tetap mengharuskan kehadiran langsung pemohon, terutama yang berkaitan dengan keamanan data kependudukan.
“Pergantian foto dan tanda tangan KTP tetap harus datang langsung. Kami harus memastikan yang mengurus benar-benar pemilik identitasnya,” tegasnya.
Untuk mendukung fungsi baru tersebut, Dispendukcapil Surabaya kini menyiapkan tiga loket khusus konsultasi adminduk di MPP Siola, lengkap dengan petugas yang memiliki kompetensi penanganan kasus spesifik.
Eddy pun kembali mengimbau warga Surabaya agar memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan pemkot. “Sekarang Siola fokus untuk konsultasi dan penyelesaian kasus khusus. Untuk layanan reguler, silakan manfaatkan KNG dan layanan di kelurahan agar lebih cepat dan efisien,” pungkasnya.
Transformasi ini menandai babak baru pelayanan publik di Surabaya, dari sistem konvensional menuju layanan digital yang lebih ringkas, cepat, dan ramah warga. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto