RADAR SURABAYA – Tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengoptimalkan seluruh aset daerah. Di penghujung tahun 2025, sektor pariwisata kembali disorot DPRD Surabaya karena dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski kota ini memiliki aset wisata yang melimpah.
Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai pengelolaan destinasi wisata milik pemkot masih berjalan normatif dan belum berorientasi pada hasil. Padahal, di tengah keterbatasan anggaran, sektor wisata semestinya menjadi salah satu penopang utama PAD.
“Sekarang ini fiskal daerah semakin ketat. Kalau aset wisata hanya dikelola seadanya, tanpa terobosan dan orientasi pendapatan, justru menjadi beban APBD,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Rabu (17/12/2025).
Menurut Yona, Surabaya sejatinya tidak kekurangan potensi. Mulai dari Kebun Binatang Surabaya (KBS), kawasan Kota Tua, hingga destinasi tematik baru seperti wisata offroad Tahura Pakal, semuanya memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi magnet wisata. Namun peluang itu dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia menyoroti kondisi KBS sebagai contoh nyata. Hingga akhir 2025, ikon wisata Surabaya itu masih belum memiliki direktur utama definitif. Kekosongan pucuk pimpinan dinilai membuat arah pengelolaan KBS berjalan tanpa visi jangka panjang.
“Tanpa dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat,” tegas Ketua Komisi A DPRD Surabaya tersebut.
Selain KBS, Yona juga mengkritisi pengelolaan wisata offroad Tahura Pakal. Meski konsepnya unik dan berpotensi menarik wisatawan, pola layanan yang terlalu birokratis dinilai justru menghambat minat pengunjung.
“Wisata itu soal pengalaman. Kalau pengunjung harus ribet daftar online dengan sistem kaku, orang bisa batal datang. Ini tanda pengelolaan masih berorientasi administrasi, bukan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Tak hanya itu, kawasan wisata Kota Tua Surabaya yang diharapkan menjadi wajah sejarah kota juga disebut masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari penataan hingga faktor keamanan dan kenyamanan pengunjung.
“Potensinya besar, tapi kalau pengunjung belum merasa aman dan nyaman, ya sulit meningkatkan kunjungan,” tambah Yona.
Ia menegaskan, dengan kondisi fiskal saat ini, Pemkot Surabaya tidak bisa lagi membiarkan aset wisata berjalan tanpa target kinerja yang jelas. Pengelolaan profesional dan inovatif menjadi keharusan agar wisata benar-benar memberi dampak ekonomi bagi kota.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil, supaya PAD bisa naik dan APBD tidak terus terbebani,” pungkasnya. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto