RADAR SURABAYA — Munculnya kembali video dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum Satpol PP Kota Surabaya menjadi alarm keras bagi Pemkot Surabaya untuk melakukan pembenahan serius di tubuh aparat penegak perda. DPRD Surabaya menilai polemik lama atau baru bukanlah inti persoalan, melainkan fakta masih adanya praktik pungli di lapangan.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa viralnya video tersebut harus dimaknai sebagai momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar klarifikasi administratif.
“Bukan soal video itu lama atau baru. Ini menunjukkan masih ada praktik pungli di tubuh Satpol PP. Fakta ini tidak bisa disangkal,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Cak Yebe, munculnya video tersebut terasa ironis karena terjadi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Ia menilai komitmen pemberantasan pungli tidak boleh berhenti pada slogan.
“Di tengah gencarnya kampanye anti korupsi, justru muncul potret praktik yang bertolak belakang. Ini harus jadi refleksi serius,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa integritas aparatur Pemkot Surabaya, baik ASN maupun non-ASN, adalah fondasi utama kepercayaan publik. Karena itu, setiap pelanggaran harus ditindak tegas dan transparan.
Cak Yebe menegaskan bahwa DPRD tidak ingin penanganan kasus pungli berhenti pada sanksi ringan. Menurutnya, mutasi atau rotasi kerja tidak cukup untuk memutus mata rantai pungli.
“Kalau hanya dipindah tugas, itu bukan solusi. Kalau terbukti melakukan pungli, sanksinya harus berat, bahkan sampai pemecatan tidak dengan hormat,” tegasnya.
Langkah tegas tersebut, lanjutnya, penting agar tidak muncul kesan pembiaran dan menjadi peringatan bagi aparatur lain agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.
Selain penindakan individu, DPRD juga menilai Pemkot Surabaya perlu memperkuat sistem pengawasan internal Satpol PP, termasuk evaluasi SOP penertiban dan mekanisme pengaduan masyarakat.
“Pemberantasan pungli tidak cukup hanya reaktif. Harus ada pembenahan sistem dan pengawasan yang ketat di lapangan,” kata Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Cak Yebe menegaskan DPRD Surabaya akan terus mengawal komitmen Pemkot Surabaya dalam menciptakan aparatur yang bersih dan berintegritas.
“Ini soal kepercayaan publik. Jangan hanya berhenti di omongan. Harus dibuktikan dengan tindakan nyata,” pungkasnya. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto