RADAR SURABAYA - Tenaga elektromedis mempunya peran yang krusial dalam dunia kesehatan.
Saat ini Indonesia mempunyai 5.258 tenaga elektromedis yang tersebar di 38 provinsi.
Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Laode Musafin M mengatakan, dari ribuan tenaga elektromedis yang dipunyai Indonesia itu, 54 persennya masih terkontrasi di Pulai Jawa.
“Padahal berdasarkan hasil proyeksi tadi, pada tahun 2025 saja kita butuhnya 36.817 tenaga elektromedis. Intinya banyak sekali kebutuhan terhadap elektromedis,” ungkap Laode dalam simposium internasional The Role of Electromedical In Supporting The Sihren yang diselenggarakan Ikatan Elektromedis Indonesia (Ikatemi) di Surabaya, Kamis (11/12).
Ia menjelaskan, sesuai dengan Mandat Undang-Undang Kesehatan, disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, maka perlu ditopang oleh salah satunya adalah SDM Kesehatan.
“Poinnya adalah backbone atau tulang punggung atau pondasi utama dari sisi kesehatan nasional itu sangat ditentukan oleh kualitas atau kompetensi SDM Kesehatannya,” sambungnya.
Dan sesuai dengan Mandat Undang-Undang tersebut, untuk memastikan bahwa Indonesia akan mampu mengemban amanah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, salah satu tugas utamanya adalah bagaimana membuat perencanaan SDM Kesehatan.
“Dan Alhamdulillah, sejak tahun lalu kita sudah merampungkannya. Semua perencanaan berbasis wilayah SDM Kesehatan sampai dengan tahun 2032. Termasuk di dalamnya adalah elektromedis,” lanjutnya.
Diakui Laode, dari tahun ke tahun kebutuhan tenaga elektromedis bertambah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
Di sisi lain, dari tahun ke tahun rumah sakit terus membutuhkan alat-alat medis. “Dan tentu ketika kita cerita alat medis, maka kebutuhan terhadap tenaga elektromedis ini tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ungkapnya.
Diakui laode, baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa masih sangat kekurangan tenaga elektromedis untuk menunjang transformasi pelayanan kesehatan.
Khususnya dalam upaya meningkatkan kapasitas rumah sakit di Indonesia sehingga mampu untuk memberikan pelayanan untuk kasus-kasus yang terkait dengan kanker, jantung, stroke, uronekrologi, termasuk kesehatan anak.
“Saat ini kita sedang berkoordinasi terus-menerus dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mulai mereview moratoriumnya terhadap politeknik, khususnya politeknik kesehatan dalam memproduksi elektromedis. Dan kita telah menyepakati beberapa poin. Salah satunya terkait basis dalam pembukaan prodi elektromedis berdasarkan perencanaan yang telah kami buat dan telah dipublikasikan kepada seluruh publik,” urainya.
Laode Kembali menegaskan bahwa Indonesia sangat kekurangan tenaga elektromedis.
Jumlahnya masih jauh dari kata ideal untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik kebutuhan untuk mendukung performa rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lain milik pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, mengatakan, Jawa Timur mempunyai 711 tenaga elektromedis.
“Kalau Jatim ada 40 juta jiwa, berarti idealnya harus menyiapkan berap 2.000 tenaga elektromedis. Nah, jadi kekurangannya seperti itu. Cuma, ini masih sisi jumlah. Yang kita mau selain jumlah juga distribusi spaya nanti semua kabupaten, kota, rumah sakit bisa menempatkan tim yang canggih-canggih terkait dengan elektromedis,” katanya.
Ketua Umum DPP Ikatan Elektromedi Indonesia (Ikatemi), Agus Komarudin berharap terus terjadi kolaborasi antara organisasi profesi Ikatemi dengan pemerintah, baik pusat, daerah, maupun kabupaten, kota untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya pada pelayanan elektromedis.
“Ya, kami terus mendorong adanya tenaga-tenaga elektromedis baru di Indonesia. Ikatemi merupakan lembaga profesi yang akan terus mendorong lahirnya tenaga elektromedis baru,” ungkapnya.
Agus menambahkan, simposium yang melibatkan peserta dari lima negara itu fokus kepada bagaimana Ikatemi siap di dalam menghadapi transformasi kesehatan.
“Kami selalu ingin transformasi menjadi cepat, sementara kami seharusnya juga secepat transformasi yang terjadi di Indonesia. Transformasi kesehatan, misalnya, kami siap untuk menjadi bagian dari transformasi kesehatan dan menjadi insan-insan yang memang berpartisipasi dalam transformasi kesehatan,” imbuhnya. (ara/opi)
Editor : Nofilawati Anisa