RADAR SURABAYA — Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dijadikan momentum bagi DPRD Surabaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di seluruh lini pelayanan publik. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa kota sebesar Surabaya harus mampu menjadi contoh nasional sebagai kota dengan layanan tanpa pungli, tanpa suap, dan tanpa celah gratifikasi.
Menurut Yona peringatan Hakordia tidak boleh berhenti pada slogan saja. Tetapi harus diterjemahkan menjadi perubahan perilaku dan sistem layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai jargon. Di Surabaya, ini harus muncul dalam layanan publik yang bersih dan transparan,” tegasnya, Selasa (9/12/2025).
Legislator dari Fraksi Gerindra itu menilai kondisi saat ini menuntut pemerintah kota bekerja lebih cepat karena ekspektasi masyarakat terhadap layanan bebas pungli semakin tinggi. Banyak urusan yang bersentuhan langsung dengan warga, mulai dari perizinan, bantuan sosial, hingga pelayanan kecamatan, menjadi indikator utama.
“Integritas harus dijaga mulai dari pimpinan, tapi yang paling menentukan adalah petugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan warga,” ujarnya.
Ia menekankan keberanian moral aparatur untuk menolak suap harus menjadi budaya baru birokrasi. Tanpa itu, modernisasi sistem digital sekalipun tidak akan mampu menutup celah penyimpangan.
“Kita harus berani menolak suap dan gratifikasi. Itu dimulai dari rasa malu dan tanggung jawab terhadap masa depan keluarga,” tambahnya.
Pria yang akrab disapa Cak Yebe itu menyebut pelanggaran integritas dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, maupun permainan proyek bukan hanya merugikan negara, tetapi juga meruntuhkan reputasi institusi pemerintah kota.
“Dampaknya panjang. Hilangnya kepercayaan publik itu jauh lebih berat daripada sanksi hukum,” tegasnya.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi A memastikan tata kelola pemerintahan kota berjalan transparan. Besarnya APBD Surabaya setiap tahun, kata Cak Yebe, menuntut pengawasan yang lebih serius terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
“Penggunaan anggaran harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Tugas kami memastikan itu berjalan,” ujarnya.
Lebih jauh, ditanya soal tema Hakordia 2025, Satukan Aksi, Basmi Korupsi!, Cak Yebe menilai gerakan antikorupsi harus melibatkan seluruh elemen baik pemerintah, dunia usaha, komunitas, hingga sekolah. Disamping itu, Ia juga menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi harus dimulai dari rumah.
“Satukan aksi berarti menyatukan langkah semua pihak. Gerakan ini tidak akan kuat jika hanya berjalan sendiri-sendiri. Biasakan hidup jujur di keluarga. Dari situlah lahir masyarakat yang bersih dari korupsi,” pungkasnya. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto