RADAR SURABAYA — Kota Surabaya kembali menegaskan posisinya sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih predikat “Unggul” dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025, penghargaan tertinggi yang diberikan LAN RI untuk daerah-daerah yang paling serius menjalankan reformasi kebijakan secara terukur dan konsisten.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dalam seremoni nasional di Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11/2025). Surabaya menjadi salah satu dari sedikit kota yang mampu mencapai level Unggul, mengungguli 548 instansi pemerintah lain yang mengikuti penilaian tahun ini.
Staf Khusus MenPAN-RB, Tasdik Kinanto, menegaskan bahwa IKK bukanlah penghargaan simbolik, melainkan tolok ukur kualitas kebijakan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
“IKK ini untuk memastikan kebijakan benar-benar memperbaiki pelayanan publik. Kepastian waktu, kepastian biaya, dan perlakuan yang baik kepada masyarakat adalah kuncinya,” tegas Tasdik.
Ia menyoroti pentingnya konsistensi waktu pelayanan, tanpa alasan klasik seperti “besok saja”, serta pentingnya biaya layanan yang transparan.
Menurut Tasdik, kunci keberhasilan kota-kota seperti Surabaya adalah keberanian melakukan penataan pelayanan publik, penegakan meritokrasi dalam manajemen SDM ASN, serta komitmen memperbaiki kualitas kebijakan secara menyeluruh.
“Reformasi birokrasi itu manusiawi. ASN jangan semena-mena. Pelayanan harus cepat, ramah, pasti, dan gratis jika memang gratis,” tegasnya.
Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menjelaskan bahwa IKK Award 2025 dirancang untuk mendukung Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi birokrasi, mempersempit ruang korupsi, hingga meningkatkan kualitas kebijakan yang menyentuh kebutuhan publik.
“IKK bukan hanya mengukur indeks, tetapi memberi stimulus agar kebijakan menjadi alat pembangunan berkelanjutan dan selaras dengan SDG 2030,” jelas Taufiq.
Data LAN RI mencatat, tingkat partisipasi instansi pemerintah melonjak menjadi 85 persen, dengan 548 instansi ikut serta, dan tidak ada satu pun yang meminta dikecualikan—pertanda komitmen nasional terhadap reformasi kebijakan semakin kuat.
Dari ratusan instansi, hanya 6,41 persen yang mampu meraih predikat Unggul. Surabaya masuk dalam kelompok elite tersebut bersama Kota Denpasar, Malang, Cirebon, Bontang, dan Padang.
LAN RI menilai 1.479 kebijakan di 27 sektor. Surabaya menjadi salah satu kota yang menunjukkan konsistensi perbaikan di sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan, dan administrasi pemerintahan.
Taufiq mengapresiasi Surabaya karena bukan hanya berhasil meraih predikat Unggul, tetapi juga menunjukkan komitmen tinggi dalam mempertahankan kualitas kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warganya.
“Meraih Unggul itu prestasi besar. Tapi mempertahankannya jauh lebih berat. Yang meraih predikat ini telah membuktikan keseriusan mereka,” ujarnya.
Penghargaan IKK 2025 memperkuat posisi Surabaya sebagai salah satu pemerintah kota paling progresif dalam reformasi tata kelola dan kualitas kebijakan di Indonesia. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto