RADAR SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah-langkah inovatif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Setelah resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026 sebesar Rp 12,7 triliun, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan kebijakan fiskal tahun depan akan difokuskan pada optimalisasi aset daerah dan pengembangan sektor reklame digital untuk menutup defisit akibat pemotongan dana transfer pusat.
Penetapan APBD 2026 ini menandai komitmen Pemkot Surabaya dalam mempercepat pembangunan, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan nasional.
“Kita segera melaksanakan pembangunan tahun depan. Karena sudah bisa dilakukan proses lelang dan persiapan sejak sekarang, sehingga Januari 2026 seluruh program bisa langsung jalan,” tegas Eri, Selasa (11/10).
Dari total APBD 2026 senilai Rp 12,7 triliun, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 10,89 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp8,19 triliun.
Namun, menurut Eri, tantangan utama Surabaya tahun depan adalah menutup selisih pendanaan sebesar Rp 1,3 triliun, yang muncul akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Dengan pemotongan TKD sekitar Rp 730 miliar dan pajak opsen Rp600 miliar, berarti kita kurang Rp 1,3 triliun. Maka kita harus bisa berinovasi,” jelasnya.
Eri menegaskan, pemangkasan dana pusat tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pembangunan. Sebaliknya, kondisi ini harus menjadi momentum bagi Pemkot Surabaya untuk mengoptimalkan potensi lokal dan menata aset kota secara produktif.
Salah satu strategi utama Pemkot Surabaya adalah menghidupkan kembali aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal. Aset yang mangkrak akan diinventarisasi dan disewakan secara transparan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi kas daerah.
“Kami akan banyak melakukan optimalisasi aset yang bisa digunakan atau disewakan. Jangan sampai aset kota mangkrak,” ujarnya.
Selain itu, sektor reklame modern berbasis digital (neon box) juga disiapkan menjadi mesin pendapatan baru. Pemkot akan menambah titik reklame di sejumlah kawasan strategis dengan konsep efisien energi—di mana biaya listrik ditanggung pihak pengelola, sementara pemerintah memperoleh bagi hasil dari pendapatan reklame.
“Kita akan menambah titik reklame eksklusif sesuai karakter wilayah. Jadi jalan utama dan jalan bukan utama punya klasifikasi sendiri. Kota jadi terang, PAD juga meningkat,” ujarnya. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto