RADAR SURABAYA - Kinerja pendapatan dari sektor parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Kota Surabaya kembali menjadi sorotan tajam. Hingga akhir 2025, realisasi retribusi parkir baru mencapai sekitar 40 persen dari target. Hal ini tentu membuat serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini kembali terseok.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menilai lemahnya serapan ini tak lepas dari sistem pengelolaan yang masih manual dan belum sepenuhnya transparan. Namun, pihaknya optimistis situasi akan berubah drastis pada 2026 mendatang, saat program digitalisasi parkir mulai dijalankan secara penuh oleh Pemkot Surabaya.
“Belum memenuhi target, prediksi sampai akhir 2025 mungkin sekitar 40 persen. Tapi kami optimistis tahun depan realisasi target bisa lebih bagus karena akan ada perbaikan sistem secara signifikan,” kata Eri Irawan.
Menurut Eri, sektor parkir selama ini merupakan salah satu potensi PAD terbesar, namun kebocoran masih kerap terjadi di lapangan. Untuk menutup celah itu, Pemkot bersama DPRD mendorong langkah konkret berupa digitalisasi sistem pembayaran bekerja sama dengan salah satu bank BUMN.
“Setiap jukir akan dibekali sistem di ponselnya. Masyarakat tinggal tap saja untuk pembayaran non-tunai. Sistem ini akan diuji coba akhir tahun ini dan diterapkan penuh awal 2026,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Selain reformasi sistem pembayaran, pengawasan lapangan juga bakal diperkuat. Tahun depan, Dishub Surabaya berencana memasang 750 unit CCTV di ruas-ruas TJU utama. Kamera ini akan terhubung langsung dengan pusat kontrol untuk memastikan seluruh transaksi parkir tercatat resmi.
“Pengetatan monitoring dilakukan dengan pemasangan 750 CCTV di ruas-ruas utama. Ini untuk menekan kebocoran dan pungutan liar,” tegas Eri.
Langkah tersebut diyakini tidak hanya meningkatkan efisiensi pendapatan daerah, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir.
Eri menambahkan, pengawasan lintas sektor juga akan diperkuat melalui kolaborasi antara Pemkot, TNI/Polri, serta pihak swasta, agar sistem parkir di Surabaya benar-benar bersih dan profesional.
“Pendampingan dari aparat keamanan juga diperlukan agar semua pihak sinergis dalam meningkatkan kualitas layanan perparkiran di Surabaya,” ujarnya.
Dengan kombinasi digitalisasi, pengawasan berbasis teknologi, dan penegakan aturan yang lebih ketat, DPRD menargetkan PAD dari sektor parkir 2026 dapat tumbuh signifikan, sekaligus menekan kebocoran yang selama ini menjadi kendala utama. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto