RADAR SURABAYA - Pengusaha makanan Jepang di kawasan Jalan Kupang Jaya, Surabaya melapor ke Polsek Sukomanunggal. Pemicunya, belum buka usaha, korban dimintai uang keamanan hingga ratusan ribu oleh pelaku yang mengaku sebagai keamanan setempat.
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) ini sempat heboh di media sosial (medsos) baru-baru ini. Selain itu juga mendapat reaksi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan meminta anak buahnya untuk turun segera menindaklanjuti informasi dugaan kasus pemalakan tersebut.
Aksi dugaan pungli tersebut terjadi di warung makanan Jepang kawasan Jalan Kupang Jaya I D, Sukomanunggal Surabaya Jumat malam (24/10).
Kanit Reskrim Polsek Sukomanunggal Ipda Eko Yudha saat dikonfirmasi membenarkan kasus sudah dilaporkan oleh SK salah satu pemilik tempat tersebut. Kasus tersebut dilaporkan korban pada Senin 27 Oktober 2025 di Polsek Sukomanunggal.
"Sudah (melapor). Masih proses lidik," ujarnya, Selasa (28/10).
Eko menjelaskan, berdasarkan keterangan pelapor awalnya didatangi dua orang di tempat usahanya sekitar pukul 22.00. Pada hal tempat usahanya belum buka. Kedua pelaku meminta uang keamanan pada korban.
"Dua orang itu mengaku sebagai pihak keamanan kampung atau keamanan setempat," sebutnya.
Terduga pelaku yang sudah dikantongi identitasnya oleh polisi itu kemudian meminta sejumlah uang. Rinciannya, Rp 250 ribu untuk uang kemanan dan Rp150 ribu untuk uang kebersihan.
Pelapor kemudian memberi uang dan kemudian salah satu rekannya ada yang memvideokan. Sebab, belum buka sudah diminta uang tersebut.
Tak lama kemudian, sekitar pukul 23.30 di hari yang sama, korban kembali didatangi lagi oleh orang. Kali ini orang yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi juga mengaku dari pihak kemanan kampung setempat.
"Orang itu minta uang iuran atau pungutan sebesar Rp 500 ribu, dengan alasan untuk koordinasi yang meliputi iuran keamanan dan lain-lain sejumlah keamanan setempat," ungkapnya.
Ketiga orang tersebut meminta total uang kepada korban senilai Rp 850 ribu yang meliputi uang keamanan Rp 200 ribu, uang kebersihan Rp 150 ribu, dan uang koordinasi Rp 500 ribu itu dibayar setiap bulan.
"Kami sudah kantongi identitas mereka. Masih diselidiki, nanti perkembangan kami informasikan lebih lanjut," tandasnya. (rus/gun)
Editor : Guntur Irianto