RADAR SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan langkah progresif dalam upaya melindungi keselamatan ribuan santri di Kota Pahlawan. Bersama tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Pemkot melakukan audit menyeluruh terhadap kekuatan struktur bangunan pondok pesantren (ponpes) yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Langkah ini menjadikan Surabaya sebagai kota pertama di Indonesia yang melakukan pengecekan teknis keamanan bangunan pesantren secara sistematis.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap ponpes aman dan layak huni bagi para santri.
“Di seluruh Kota Surabaya, semua pondok yang terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) itu sudah ada IMB semua. Tetapi IMB-nya lama, sehingga hari ini kita menyesuaikan, apakah IMB yang lama masih sama seperti kondisi bangunan sekarang atau tidak,” ujar Wali Kota Eri, Senin (27/10/2025).
Audit bangunan ini dilakukan menyusul maraknya kasus kerusakan dan robohnya gedung pendidikan di sejumlah daerah akibat bangunan tak memenuhi standar keselamatan. Karena itu, Pemkot Surabaya mengambil langkah antisipatif dengan melibatkan akademisi dari ITS untuk melakukan inspeksi struktural di 1.100 ponpes yang terdata di Kemenag.
“Seperti yang sedang kami kunjungi ini, di kawasan Sidoresmo, dikenal sebagai kawasan pondok. Kami lakukan pengecekan struktur pondoknya,” jelas Eri saat meninjau Ponpes Hikmatun Najiyah di Jalan Sidoresmo III.
Eri menjelaskan, fokus utama pengecekan meliputi pondok-pondok dengan bangunan bertingkat atau rumah lama yang kini difungsikan sebagai tempat mengaji. Audit akan menghasilkan data kekuatan struktur yang kemudian menjadi dasar pembaruan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Dari hasil pengecekan ITS nanti. Jadi, sudah sesuai, maka kami gambarkan strukturnya, kami keluarkan IMB-nya yang baru dengan kondisi setelah dicek oleh teman-teman ITS,” ungkapnya.
Namun, jika ditemukan bangunan yang tidak memenuhi standar kekuatan, Pemkot memastikan tidak hanya memberi catatan teknis, tetapi juga siap membantu penguatan struktur bangunan.
"Jikalau ada penguatan-penguatan, maka kami juga akan membantu,” tegas Eri.
Terkait pembiayaan perbaikan, Eri menjelaskan mekanismenya akan dilakukan secara gotong-royong. Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perbaikan juga dapat didukung dari sumber lain seperti wakaf dan dana sosial masyarakat, dengan melibatkan DPRD dan Kemenag.
“Kita akan lakukan bersama-sama dengan beberapa pihak,” imbuhnya.
Targetnya, proses audit seluruh ponpes rampung pada akhir November 2025. Hingga kini, sebanyak 15 ponpes telah diperiksa, dan seluruhnya dinyatakan dalam kategori aman.
“Sejauh ini, sudah 15 Ponpes yang dilakukan pengecekan dan hasilnya semua sudah masuk dalam kategori aman. Tapi, kami tetap mencocokkan dengan IMB yang lama meskipun bangunannya sudah kuat,” tutur Eri.
Lebih jauh, Eri menegaskan bahwa program audit ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Surabaya untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para santri selama menuntut ilmu.
“Ini upaya kami untuk menjaga keselamatan para santri di Kota Pahlawan,” pungkasnya. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto