RADAR SURABAYA - Adies Kadir bersama Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Armuji akan mengawal aspirasi warga atas persoalan tanah yang diblokir pihak Badan Pertanahan Nasional karena ada klaim dari salah satu BUMN.
Kedua tokoh ini siap membela warga dan mengawal aspirasi ribuan warga hingga tuntas.
Adies Kadir, Anggota DPR RI dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini turun langsung menyerap aspirasi warga dalam forum aspirasi terbuka di Gedung Srijaya, Rabu (15/10).
Didampingi Wawali Armuji, Adies menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan warga hingga ke tingkat pusat.
“Ini masalah keadilan. Saya hadir bukan hanya sebagai legislator, tapi sebagai warga Surabaya yang tidak akan tinggal diam melihat warga diperlakukan semena-mena. Insyaallah, saya akan kawal langsung hingga ke DPR RI dan Kementerian ATR/BPN,” ujar Adies Kadir.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies menyoroti ketimpangan perlakuan Badan Usaha Milik Negara terhadap rakyatnya.
Padahal, warga sudah menempati lahan tersebut puluhan tahun dengan dokumen legal—mulai SHM, HGB, hingga rutin membayar PBB.
“Lalu tiba-tiba, sejak 2010 sampai 2015, ada yang mengklaim lahan ini. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sudah tegas, hak eigendom harus dikonversi paling lambat 1980. Kalau tidak dilakukan, ya sudah gugur secara hukum,” terangnya.
Didampingi Wakil Wali Kota Armuji yang juga tegas menyatakan keberpihakannya pada warga, Adies menekankan bahwa kawasan sengketa kini sudah menjadi kota modern, lengkap dengan perumahan, fasilitas publik, hingga infrastruktur negara.
“Kita bicara realitas. Ini sudah jadi kota. Ada rumah sakit, hotel, pusat belanja. Kalau semua ini ditarik di mana keadilan untuk masyarakat ?” tegasnya.
Pihaknya sudah menghubungi Ketua Komisi II Rifqinizamy, dan Anggia Ermarini Ketua Komisi VI DPR RI serta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertanahan DPR RI untuk menangani kasus ini secara nasional.
Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa sengketa pertanahan Eigendom Verponding (E.V.) Nomor 1278 yang ada di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur, diselesaikan di ranah kementerian.
"Karena ini BUMN, kemudian juga ada pengelola aset itu ada di kementerian keuangan sehingga levelnya itu kami enggak mampu jangkau di sana. Jadi yang menyelesaikan kementerian nanti," kata Kepala Kantor BPN Surabaya I Budi Hartanto. (rud/vga)
Editor : Vega Dwi Arista