RADAR SURABAYA - Anggota komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mengunjungi SD Negeri Kali Rungkut 1 Surabaya untuk meninjau pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke para siswa, Jumat (3/10).
Menurut Cahyo, pembagian MBG di SDN Kali Rungkut 1 sudah cukup bagus mulai dari menunya hingga higienitas makanan yang disambut antusias oleh siswa.
Meski terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, namun program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan gizi generasi bangsa terus dilakukan penyempurnaan.
"Kami juga mendapat masukan dari kepala sekolah untuk penyempurnaan teknis, infrastruktur maupun kebutuhan sumber daya manusia," ujarnya.
Cahyo menambahkan penyempurnaan teknis dan infrastruktur harus dilakukan agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik, seperti menyempurnakan pembagian makanan dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan tidak melibatkan guru supaya waktu belajar-mengajar tidak terganggu, hingga pembangunan tempat untuk transit MBG sebelum dibagikan ke siswa.
Karena saat mengunjungi SDN Kali Rungkut 1 Surabaya, Cahyo melihat ratusan nampan makanan diletakkan di ruang guru ketika baru sampai dari SPPG.
"Nanti kita akan cek di sekolah lain itu bagaimana, harapan kami pemerintah kota Surabaya bisa mendukung program ini dengan memberikan bantuan dan penyempurnaan infrastruktur maupun proses pelayanan MBG," terang ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Cahyo mengatakan program MBG ini mempunyai efek berganda seperti peningkatan ekonomi karena melibatkan UMKM untuk pembuatan MBG dan membuka lapangan pekerjaan baru disamping pemenuhan gizi generasi bangsa.
Terkait masukan MBG dikelola sekolah, Cahyo menilai hal tersebut merupakan hal yang baik tapi akan menjadi problematika baru karena seperti di SDN Kali Rungkut 1 Surabaya saja sudah kewalahan untuk proses distribusinya apalagi ketika memproduksi MBG sendiri.
"Dalam distribusinya saja mereka sudah kewalahan membutuhkan tenaga luar biasa, apalagi kalau misalkan proses memasaknya di sekolah. Berarti tiap sekolah bikin dapur dengan standarisasi luasan maupun standarisasi higienitas yang sudah ditetapkan BGN, tentu ini akan menjadi PR kembali," tuturnya
Terkait wacana evaluasi anggaran MBG yang akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, menurutnya itu hal biasa karena target minimum penyerapan program ini belum tercapai.
"Tapi ini masih diupayakan agar bisa terserap (anggarannya) dengan baik," pungkasnya. (mus)
Editor : Nofilawati Anisa