RADAR SURABAYA – Kota Surabaya bakal menjadi percontohan nasional dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan besar-besaran pada 1–31 Oktober 2025.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, seluruh elemen akan bergerak bersama demi memastikan target tercapai. Pemutakhiran ini tak hanya melibatkan pegawai pemkot dan BPS, tapi juga Kader Surabaya Hebat (KSH) yang telah lulus sertifikasi.
“Semuanya turun bareng, ada pegawai kita, ada BPS juga, dan kader (KSH) yang sudah lulus sertifikasi,” kata Eri.
Eri optimistis pemutakhiran DTSEN tuntas pada Oktober 2025. “Oktober ini selesai. Karena kita dibuat percontohan nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, menegaskan pentingnya DTSEN sebagai fondasi kebijakan yang akurat. Pemkot bahkan telah menggelar pelatihan bagi petugas pendataan sejak 25–28 September 2025 untuk menjamin akurasi sebelum turun ke lapangan secara door-to-door.
“DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Fikser.
Ia memaparkan tiga tujuan utama program ini. Pertama, menciptakan satu data terpadu untuk semua program pemerintah, mulai dari subsidi hingga perlindungan sosial. Kedua, menjamin program tepat sasaran dengan meminimalisir inclusion error dan exclusion error.
“Tanpa data terbaru, bantuan sosial akan berisiko salah sasaran. Ini adalah upaya kami meminimalisir inclusion error dan exclusion error,” ujarnya.
Ketiga, data yang mutakhir akan mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang. “Khususnya dalam merancang intervensi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan berbasis bukti (evidence-based),” pungkas Fikser. (dim)