RADAR SURABAYA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengajukan pinjaman senilai Rp 1,5 triliun mendapat sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menegaskan, meski pinjaman diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, pemkot harus memastikan kewajiban pembayaran utang nantinya tidak mengganggu jalannya program prioritas bagi masyarakat.
Bahtiyar menjelaskan, pinjaman tersebut terdiri atas Rp 1,145 triliun dari SMI dan Rp 417 miliar dari Bank Jatim. Rencana ini sudah tercantum dalam draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Surabaya.
“Memang rencananya begitu. Tapi ini masih dalam pembahasan. Nanti akan diparipurnakan insyallah tanggal 30 September,” kata Bahtiyar kemarin (23/9).
Pinjaman tersebut, lanjut Bahtiyar, akan dialokasikan untuk sejumlah proyek besar. Di antaranya, pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat senilai Rp 125 miliar, pelebaran Jalan Wiyung Rp 523,8 miliar, pemasangan PJU Rp 125 miliar, serta penanganan genangan sebesar Rp 669 miliar.
Meski begitu, ia mengingatkan pemkot agar detail skema pinjaman, termasuk bunga dan cicilan, dibahas secara matang. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada program rutin maupun pelayanan dasar masyarakat yang terbebani akibat pembayaran cicilan utang.
“Jangan sampai kebutuhan rutin terhambat karena pinjaman ini. Maka semua skema, termasuk bunga, harus jelas,” tegasnya.
Bahtiyar menambahkan, detail terkait bunga dan skema cicilan akan dibahas lebih teknis dalam rapat Badan Anggaran bersama pemkot yang dijadwalkan pada 25 dan 29 September. “Kami di dewan tentu mendukung pembangunan, tapi harus dengan perhitungan yang matang. Jangan sampai ada beban yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya. (dim)
Editor : Lambertus Hurek