RADAR SURABAYA – Warga di Jalan Jemur Wonosari Gang Masjid, Wonocolo, Surabaya, masih bergotong royong membersihkan puing-puing kebakaran hebat yang terjadi Rabu malam (17/9). Musibah itu menghanguskan empat rumah kontrakan nonpermanen dan empat kamar kos.
Sebanyak 10 kepala keluarga (KK) terdampak kini ditampung sementara oleh masyarakat sekitar. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso bersama Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, dan DPRD Kota Surabaya meninjau langsung lokasi pada Jumat (19/9).
Cahyo menyampaikan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi serta mencari solusi jangka panjang yang sesuai regulasi. Menurutnya, sebagian besar rumah yang terbakar merupakan bangunan kontrakan sehingga perlu ada komunikasi dengan pemilik lahan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Politikus Partai Gerindra itu juga menambahkan, Dinas Sosial Jatim sudah menyalurkan bantuan berupa kebutuhan makanan, peralatan sekolah, hingga layanan trauma healing yang berkolaborasi dengan Kementerian Sosial. Ia menilai gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan para tetangga yang menampung korban sementara merupakan wujud kebersamaan yang luar biasa.
Kepala Bidang Siaga Bencana Dinas Sosial Jatim, Sukardi, mengatakan pihaknya bergerak cepat merespons musibah tersebut. Ia menjelaskan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi perhatian utama pemerintah melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB). Program itu membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk menghadapi bencana, meminimalisir risiko, serta mengelola kebutuhan ketika berada di pengungsian.
Sukardi menegaskan bahwa Dinsos Jatim siap memberikan dukungan logistik dan kebutuhan darurat bila diperlukan. Dukungan juga datang dari BPBD Jatim untuk memastikan ketersediaan makanan. Namun, melihat respon masyarakat yang sangat sigap membantu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak.
Terkait dokumen kependudukan warga yang ikut terbakar, Sukardi meminta warga terdampak melaporkan melalui RT dan RW setempat untuk diteruskan ke kecamatan. Nantinya, pengurusan dokumen akan dikoordinasikan dengan Disdukcapil. Sedangkan untuk aset lain, warga diminta berkoordinasi dengan pihak kecamatan. (*)
Editor : Lambertus Hurek