Surabaya – Ambisi menjadikan Surabaya sebagai kota dengan sistem transportasi massal modern sempat diwujudkan melalui rencana pembangunan Mega Proyek Monorail dan Trem pada era 2010-an. Proyek yang dikenal dengan nama Boyorail itu digadang-gadang sebagai solusi revolusioner untuk mengurai kemacetan. Namun, setelah lebih dari satu dekade bergulir, proyek tersebut gagal terwujud dan berhenti pada tahap perencanaan.
Rute monorail Surabaya dirancang membentang dari Lidah Kulon hingga Keputih sepanjang 24–26 kilometer, dengan puluhan stasiun yang menghubungkan kampus, pusat perbelanjaan, dan layanan publik lainnya. Bersamaan dengan proyek ini, dirancang pula sistem trem bernama Surotram sebagai pelengkap jaringan transportasi kota.
Biaya pembangunan diperkirakan melebihi Rp 6 triliun untuk monorail dan sekitar Rp 2,4 triliun untuk trem. Untuk menghindari ketergantungan pada APBD, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) dengan menggandeng investor dari luar negeri, termasuk dari Prancis dan Tiongkok.
Sejumlah perguruan tinggi nasional seperti ITS, UI, dan Unair turut dilibatkan dalam kajian awal. Selain itu, Bank Dunia juga mendampingi dalam penyusunan studi kelayakan proyek. Pada saat itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menyampaikan optimisme bahwa proyek akan memasuki tahap lelang setelah studi rampung.
“Kami ingin menghadirkan transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya dalam berbagai kesempatan.
Namun, antusiasme investor tidak bertahan lama. Investor asal Prancis yang sebelumnya menunjukkan ketertarikan memilih untuk mundur, sedangkan kerja sama yang direncanakan dengan pihak Tiongkok tidak kunjung terealisasi.
Menurut pakar transportasi dari ITS, Hitapriya Suprayitno, tantangan terbesar proyek ini terletak pada aspek pembiayaan. Ia menilai bahwa biaya pembangunan dan operasional monorail terlalu tinggi untuk dijalankan secara berkelanjutan.
“Monorail bukan solusi jangka pendek, ini proyek dengan risiko besar,” ujarnya.
Selain kendala finansial, proyek ini juga terbentur masalah regulasi. Peraturan Presiden (Perpres) yang dibutuhkan sebagai dasar hukum pelaksanaan tidak pernah diterbitkan, sehingga proyek tidak bisa masuk ke tahap lelang atau konstruksi.
Lambat laun, fokus pemerintah kota bergeser ke proyek transportasi yang lebih murah dan lebih cepat direalisasikan, seperti Bus Suroboyo dan layanan Wira-Wiri. Hingga kini, jejak proyek monorail Surabaya hanya tersisa dalam bentuk desain, logo, dan dokumen studi.
Proyek yang semula diproyeksikan menjadi ikon modernisasi transportasi kota ini, akhirnya menjadi catatan kegagalan dalam menghadirkan sistem angkutan massal yang ambisius, di tengah keterbatasan anggaran dan hambatan regulasi. (sry/mel/fir)
Editor : M Firman Syah