RADAR SURABAYA — Rencana kenaikan tarif tiket masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari Rp15.000 menjadi Rp25.000 menuai sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menilai langkah tersebut tidak tepat jika dilakukan hanya untuk menutup kelemahan dalam pengelolaan keuangan.
“Delapan bulan KBS tetap berjalan lancar tanpa direktur utama, bahkan saat Lebaran dan Tahun Baru. Ini membuktikan efisiensi itu nyata dan harusnya dipertahankan,” kata Budi Leksono yang akrab disapa Buleks, Minggu (20/7).
Menurut dia, kekosongan jabatan bukan berarti pengelolaan terganggu. Justru bisa menjadi momentum efisiensi. Ia menyoroti besarnya anggaran untuk gaji Dirut yang bisa mencapai Rp41 juta per bulan, belum termasuk biaya perjalanan dinas di atas Rp15 juta.
“Kalau jabatan Dirut dibiarkan kosong setahun, penghematan bisa lebih dari Rp500 juta. Itu bisa menambah kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pada 2023 KBS masih menyetor dividen Rp3 miliar ke kas daerah. Namun pada 2024 performanya menurun seiring berkurangnya jumlah pengunjung. Untuk menutupi hal itu, manajemen berencana menaikkan harga tiket dan menambah beberapa wahana seperti taman kelinci.
Namun Buleks menilai kenaikan tarif bukan solusi utama. Yang lebih mendesak adalah memperbaiki manajemen dan meningkatkan efektivitas pengelolaan.
“Secara hitungan, KBS seharusnya bisa untung Rp600 juta setahun. Kalau pengelolaannya benar, tidak perlu naikkan harga tiket,” tegasnya.
Saat ini, seluruh posisi direksi KBS dalam masa kosong. Proses seleksi tengah berjalan untuk memilih Dirut, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional. Dari 16 pelamar, delapan di antaranya lolos tahap administrasi.
Buleks meminta Pemkot tidak hanya menilai pengalaman para pelamar, tapi juga komitmen efisiensi dan kontribusi terhadap PAD.
“Jangan sampai biaya direksi membengkak, tapi dividen ke daerah seret. Itu bukan ciri BUMD yang sehat,” pungkasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek