RADAR SURABAYA – Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan masih menjadi penopang utama lapangan kerja di Jawa Timur. Meski begitu, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus menurun. Pada 2024, sektor ini hanya menyumbang 10,66 persen.
Juru Bicara Pansus RPJMD 2025–2029, Lilik Hendarwati, mengatakan, secara empiris sektor tersebut sangat strategis karena merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan, mencerminkan kultur agraris masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan.
“Namun, persoalan klasik seperti kelangkaan pupuk, rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, hingga kualitas SDM yang belum memadai terus berulang setiap tahun. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah belum maksimal,” ujar Lilik.
Untuk itu, Pansus RPJMD memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, RPJMD 2025–2029 harus mengakomodasi kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah bagi petani dan nelayan. Tujuannya agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Kedua, perlu ada penguatan komitmen terhadap perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sesuai RTRW Jawa Timur, minimal seluas 1.017.549 hektare. Ketiga, memastikan ketahanan pangan menjadi prioritas dalam RPJMD agar selaras dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2015–2029.
Baca Juga: Beri Uang Rp 10 Ribu, Kakek di Indrapura Surabaya Rudapaksa Perempuan Berkebutuhan Khusus
"Keempat, pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan kerusakan hutan harus diperkuat secara lintas sektor dan terintegrasi,” tambahnya.
Di sisi lain, sektor industri dan perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian Jatim. Tahun 2024, sektor industri menyumbang 30,85 persen dan perdagangan 18,81 persen. Sementara kontribusi sektor pertanian terus merosot dari 11,88 persen pada 2020 menjadi 10,66 persen tahun ini. (*)
Editor : Lambertus Hurek