RADAR SURABAYA - Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur, pada tahun 2024 berada diurutan 44 sebagai kota termacet di dunia. Bahkan, indeks kemacetan Surabaya lebih tinggi dari Jakarta.
Menurut Data TomTom Traffic Index 2024, rata-rata waktu tempuh di Surabaya, mencapai 22 menit 52 detik per 10 kilometer. Sementara Jakarta hanya butuh waktu 20 menit 23 detik per 10 kilometer.
“Sebagai daerah pusat pemerintahan Jawa Timur, ini masalah yang perlu diperhatikan dan diselesaikan,” ujar Juru Bicara LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2024 Hasan Irsyad dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, Kamis (15/5).
Menurutnya, Pansus merekomendasikan untuk melakukan peningkatan layanan transportasi umum antar kota di Jawa Timur.
Dengan menambah jumlah armada bus dan feeder agar ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi berkurang.
Kemudian menyusun langkah-langkah strategis dan inovatif terkait layanan sistem transportasi yang lebih efektif, efisien yang berbasis digital dan listrik.
“Selain itu, mengadopsi teknologi untuk manajemen lalu lintas dan transportasi di kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang, menerapkan sistem transportasi pintar untuk mengurangi kemacetan,” katanya.
Hasan menambahkan infrastruktur jalan sudah berkembang baik di Jawa Timur, seperti Tol Trans Jawa yang meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya, minimnya transportasi publik yang terintegrasi, khususnya di luar Surabaya dan kota besar lainnya.
“Kehadiran bus Trans Jatim telah membantu konektivitas transportasi publik tetapi fasilitas logistik juga perlu ditingkatkan. Meski terdapat pelabuhan besar, seperti Tanjung Perak, pelabuhan kecil, namun akses ke pusat ekonomi belum optimal, sehingga menghambat distribusi yang cepat,” jelasnya.
Maka dari itu, lanjut Hasan, Pansus menyiapkan jalur kereta komuter dan sistem transportasi terpadu dengan tiket terintegrasi dan menekan ketergantungan pada mobil dan motor pribadi. Selain itu meningkatkan infrastruktur logistik dan pelabuhan.
“Meningkatkan keterlibatan unsur swasta dan investor dalam pengembangan transportasi untuk meringankan beban APBD Jawa Timur,” jelasnya.
Hasan mengatakan permasalahan lain adalah Pemprov Jawa Timur memiliki 26 Terminal Tipe yang tersebar di 26 Kabupaten.
Menurutnya, sebagian besar fasilitas utama maupun penunjang seperti ruang tunggu, tempat pemberangkatan, toilet, dan parkir tidak memadai atau banyak rusak.
“Sehingga terminal sepi dan kurang diminati penumpang. Hal ini membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor aset terminal stagnan bahkan menurun. Selain itu, terminal-terminal tersebut masih banyak yang belum memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan PM 24/2021,” katanya.
Menurutnya, Pansus memperbaiki fasilitas-fasilitas terminal yang belum memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan PM 24/2021.
Kemudian, membangun kolaborasi dengan pihak-pihak swasta dalam meningkatkan fasilitas terminal dan dalam meningkatkan jumlah pengunjung terminal, ditengah keterbatasan APBD Jawa Timur. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari