RADAR SURABAYA – Tingginya angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Soewandhie mendapat sorotan DPRD Kota Surabaya.
Bagaimana tidak, angka BOR RSUD tersebut dilaporkan mencapai angka 85,93 persen.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menilai angka BOR yang terlalu tinggi bisa berdampak langsung pada kualitas pelayanan rumah sakit.
Angka 85,93 persen ini disebut mendekati ambang batas ideal pelayanan medis.
"Idealnya, BOR di bawah 80 persen untuk memastikan rumah sakit dapat melayani masyarakat dengan baik," kata Ajeng.
Ajeng mengatakan, kondisi ini merupakan sinyal serius perlunya fasilitas kesehatan baru di kawasan selatan kota yang hingga kini belum memiliki rumah sakit daerah.
RS Surabaya Selatan yang direncanakan berdiri di kawasan Karangpilang dinilai akan menjadi solusi strategis untuk menyebar beban pelayanan yang selama ini menumpuk di RSUD Soewandhie dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH).
Menurut Ajeng, program BPJS Universal Health Coverage (UHC) yang dijalankan Pemkot Surabaya telah menjangkau 98 persen warga pada dua rumah sakit tersebut. Namun, ketercukupan infrastruktur layanan tidak boleh luput dari perhatian.
DPRD Kota Surabaya sendiri telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp 305 miliar dari APBD 2025 untuk membangun RS Surabaya Selatan.
Studi kelayakan (feasibility study) juga telah dirampungkan. Selain itu, RS Eka Chandrarini (RS EC) yang telah beroperasi di wilayah timur pada 2024 diharapkan bisa segera optimal menyokong layanan UHC di wilayahnya.
“Kami ingin keberadaan RS EC dan RS Surabaya Selatan nanti betul-betul mengurangi kesenjangan pelayanan antar wilayah. Sehingga sistem layanan kesehatan yang ada merata,” katanya.
Selain itu, Ajeng juga mengingatkan bahwa 23 puskesmas di Surabaya saat ini sudah melayani rawat inap dengan BOR antara 70–80 persen.
Ia menyebut, evaluasi menyeluruh terhadap daya tampung dan fasilitas kesehatan perlu segera dilakukan Dinas Kesehatan Surabaya.
Lebih jauh, Ajeng juga menyampaikan bahwa DPRD Surabaya tengah mendorong agar kota ini bisa menjadi salah satu destinasi medical tourism. Tapi sebelum itu, fondasi layanan dasar harus disiapkan secara matang.
"Kami ingin memastikan setiap warga Surabaya mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dengan BOR rate di bawah 80 persen,” ujar anggota Komisi D itu.
“Sehingga warga Surabaya tidak perlu lagi mencari pengobatan jauh-jauh, dan Surabaya siap menjadi tujuan medical tourism," pungkasnya. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari