RADAR SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai Surabaya layak jadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah berbasis energi.
Hal itu disampaikan AHY saat meninjau langsung fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Benowo, Rabu (16/4).
“Jadi kunjungan kami ke sini untuk melihat secara langsung, operasi dari PSEL yang ada di Benowo, yang kita tahu sudah berjalan efektif selama kurang lebih empat tahun terakhir,” kata AHY.
Ia menekankan, penanganan sampah harus dilakukan serius dan berkelanjutan. Surabaya dianggap berhasil menghadirkan sistem yang modern dan terintegrasi.
“Presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan semangat beliau agar kita harus menangani sampah. Bisa dikatakan kita menghadapi darurat sampah,” tegasnya.
Dalam tinjauannya, AHY memaparkan bahwa Kota Surabaya menghasilkan 1.600 ton sampah per hari. Di PSEL Benowo, sampah diproses melalui dua metode, yakni gasifikasi dan landfill gas power plant. Dari proses itu, energi listrik disalurkan ke Gardu Induk Altaprima.
“Sisa proses berupa fly ash sekitar 2 persen dan bottom ash 15 persen, masih bisa dimanfaatkan untuk penimbunan dan urukan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto menyebut, PSEL Benowo menjadi lokasi favorit studi banding sejumlah pemerintah daerah dan kementerian.
“Ini kunjungan kementerian yang keenam di tahun 2025. Sudah ada Menteri LH, Menteri PU, Menko Pangan, Menko Infrastruktur, hingga Wakil Ketua MPR,” kata Dedik.
Ia menambahkan, sejak 2012 Pemkot Surabaya menjalin kerja sama dengan PT Sumber Organik (PT SO) dalam pengelolaan sampah berbasis tipping fee.
“Di awal kontrak Rp 191 ribu per ton, tahun ini naik jadi Rp 232 ribu per ton,” jelasnya.
PT SO juga diwajibkan membayar sewa penggunaan aset milik pemkot sebesar Rp 9 miliar per tahun dan wajib melakukan transfer teknologi ke Pemkot Surabaya satu tahun sebelum masa kerja sama berakhir pada 2032.
“Kami pastikan sebelum kontrak selesai, teknologi harus dialihkan ke pemkot. Itu sudah tercantum dalam perjanjian,” pungkas Dedik.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Sekda Surabaya Ikhsan. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari