RADAR SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyusun struktur baru pejabat eselon dua dengan nama “Kabinet Surabaya Berkah”.
Lewat kabinet ini juga menjadi simbol harapan terhadap kemajuan Kota Pahlawan.
Nama ini menjadi simbol komitmen baru terhadap birokrasi yang berpihak pada rakyat, sekaligus adaptasi lokal dari konsep “Kabinet Merah Putih” di tingkat nasional.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemilihan kepala perangkat daerah (PD) dalam kabinet ini tidak sekadar administratif.
Semua calon harus melalui seleksi terbuka dan menyampaikan visi-misi yang ditayangkan secara live.
“Saya mencari orang yang berani, memiliki komitmen dalam menjalankan aturan, inovatif, dan humanis,” kata Eri, Selasa (15/4).
Namun, Eri tak sekadar mendengar paparan normatif. Ia menuntut komitmen yang konkret dan terukur, terutama dari dinas strategis.
“Ambil contoh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan volume sampah 1.600 ton per hari, komitmen yang diharapkan harus terukur, misalnya target penurunan volume sampah yang masuk ke TPA menjadi 1.300 ton,” tegasnya.
Target serupa juga ia minta dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) soal banjir dan dari Dinas Perhubungan (Dishub) terkait optimalisasi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saat ini ada berapa titik parkir? Jika target PAD dari sektor parkir ditetapkan sekian, maka penambahan titik parkir baru harus disertai kajian yang komprehensif,” tegasnya.
Termasuk pajak parkir restoran, yang menurutnya bisa ditarik bila restoran tak menyediakan lahan parkir memadai.
“Artinya, jika tidak menyediakan lahan parkir yang memadai, restoran akan dikenakan Pajak Parkir yang dihitung berdasarkan estimasi potensi pendapatan parkirnya,” jelas Eri.
Ia juga meminta kepala dinas memanfaatkan teknologi dalam pengawasan dan pencatatan, misalnya lewat alat parkir elektronik atau CCTV.
“Rumah makan diperbolehkan menerapkan sistem pajak parkir, namun harus mengedepankan inovasi, seperti penggunaan kamera pengawas atau alat parkir elektronik, sehingga potensi pendapatan dapat terpantau secara akurat,” tandasnya.
Bagi Eri, jabatan kepala PD bukan sekadar administrasi. Semua target akan dikunci lewat kontrak kinerja.
“Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, jelas tertulis bahwa jika target tidak tercapai, yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri,” ujarnya.
Ia juga memastikan jika ada rotasi jabatan, program yang sudah ditargetkan harus tetap jalan.
“Gagasan dan komitmen yang telah ditetapkan akan tetap menjadi acuan, meskipun terjadi pergantian Kepala PD. Penggantinya wajib melanjutkan komitmen yang sudah disepakati sebelumnya,” ucapnya.
Rencananya, isi kontrak kinerja para kepala PD ini akan dibuka ke publik.
“Nantinya, hasil kesepakatan komitmen ini akan saya sampaikan kepada seluruh media. Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi kinerja para Kepala PD. Jika ada ketidaksesuaian, warga dapat langsung menyampaikan kepada saya,” tambahnya.
Penamaan “Kabinet Surabaya Berkah” menurut Eri adalah bentuk nyata dari upaya pemkot mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan transparan.
“Pemkot Surabaya kita akan menamakan mereka Kabinet Surabaya Berkah. Kita akan awasi kinerja mereka bersama-sama,” pungkasnya. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari