RADAR SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), berjalan cepat, transparan, dan bebas pungutan liar (pungli).
Pernyataan ini disampaikan langsung saat rapat koordinasi bersama jajaran Dispendukcapil di Mal Pelayanan Publik Siola, Senin (14/4/2025).
“Saya minta pelayanan jelas dan gamblang, jangan dilempar-lempar. Kalau ada yang mengurus izin, harus langsung jelas, ini ditolak atau diterima sesuai dengan ketentuan,” ujar Eri.
Ia menyoroti beberapa persoalan yang kerap dikeluhkan warga, salah satunya penolakan pengajuan dokumen yang tidak disertai alasan jelas dan kecenderungan menyerahkan persoalan ke pengadilan.
Eri mencontohkan kasus pengajuan akta perkawinan yang ditolak hanya karena ada perbedaan nama di Kartu Keluarga dan surat dari gereja.
Padahal, menurutnya, bisa diselesaikan dengan verifikasi langsung ke pihak gereja.
“Saya harap tidak semua dilempar ke pengadilan, karena bisa dilakukan verifikasi ke penerbitnya. Jangan pernah ada yang mempersulit sama sekali, sebab kalau itu terjadi, masalah berbelit-belit dalam pengurusannya,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta agar jajaran Dispendukcapil menjelaskan prosedur tetap dan standar layanan secara terbuka kepada masyarakat, serta memberikan solusi konkret jika terjadi perbedaan data.
“SOP harus dijelaskan. Setelah itu, harus bisa memberikan solusi konkret kepada masyarakat, kecuali jika aturan yang berlaku tidak memungkinkan,” ucapnya.
Eri juga mengingatkan soal hasil survei kepuasan masyarakat yang menunjukkan dugaan masih adanya pungli dalam pelayanan.
“Saya melakukan survei ke beberapa pelayanan publik, yang saya tanya bukan petugasnya, hanya pemohonnya. Kalau pemohonnya bilang tidak ada, tapi kalau dari dalam bilang masih ada, ini yang harus satu cara pandangnya,” jelasnya.
Ia memastikan akan melakukan pemantauan langsung pada Kamis mendatang untuk memastikan catatan-catatan rapat ditindaklanjuti.
“Saya pastikan itu tidak terjadi lagi, pasti akan saya pecat, karena pelayanan publik harus utama,” pungkasnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa