RADAR SURABAYA – Perubahan skema proyek Bundaran Dolog dari underpass menjadi fly over (FO) mendapat respons dari DPRD Surabaya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati menegaskan bahwa perubahan konsep ini akan berdampak pada peningkatan anggaran proyek secara signifikan.
Aning menyampaikan, awalnya proyek ini direncanakan sebagai underpass dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, dengan keputusan mengganti konsep menjadi fly over, biaya yang dibutuhkan dipastikan lebih besar.
"Skema anggaran masih menggunakan APBN, tetapi dalam rancangan awal APBD juga muncul dana dari loan," kata Aning, Jumat (4/4).
Dia menjelaskan, dalam Rancangan Awal (Ranwal) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), proyek underpass sebelumnya diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 160 miliar, dengan sumber dana dari APBD melalui skema pinjaman (loan).
Namun, jika yang dibangun adalah fly over, anggarannya diprediksi akan melebihi Rp 200 miliar.
"Fly over jelas lebih mahal dibanding underpass. Kalau fly over diatas Rp 200 miliar mestinya," ujar legislator dari Fraksi PKS itu.
Meskipun proyek ini direncanakan mulai dikerjakan pada 2026, Aning menyebut bahwa jadwal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat penyusunan APBD 2026.
"Targetnya memang 2026, tetapi timetable masih bisa berubah dalam pembahasan APBD," jelasnya.
Menanggapi perubahan skema proyek ini, Aning menyatakan bahwa kajian feasibility study sudah dilakukan untuk kedua opsi, baik underpass maupun fly over.
Namun, ia menekankan bahwa keputusan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta kelebihan dan kekurangan masing-masing konsep.
"Kalau saya sesuai dengan ketercukupan anggaran dan yang paling penting juga, semua ada kelebihan dan kekurangan yang harus betul-betul diantisipasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Aning menyampaikan, DPRD mendorong agar proyek ini menggunakan APBN, sehingga tidak membebani APBD Kota Surabaya.
Ia pun menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian Detail Engineering Design (DED) agar proyek bisa masuk dalam pembahasan APBN tahun ini dan dapat dieksekusi pada 2026.
"Sebisa mungkin kita pakai APBN. Konsekuensinya, DED harus segera diselesaikan supaya bisa masuk pembahasan APBN tahun ini dan terlaksana pada 2026," pungkasnya. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari