RADAR SURABAYA - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Januari - Februari 2025, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 40 ribu pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sementara, berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), sepanjang Januari - Desember 2024, terdapat 77.965 orang di PHK.
Jumlah ini meningkat dibandingkan PHK karyawan di 2023 yang menyasar 64.855 orang.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK karyawan terbanyak pada 2024 yaitu 17.085 orang pekerja.
Setelah itu diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 13.130 orang dan Banten sebanyak 13.042 orang.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan khusus kepada owner Maspion Grup Alim Markus yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim agar menjaga semangat iklim usaha perusahaannya dan terus mengupayakan agar tidak melakukan PHK pada para pekerja.
"Kalau ada pengurangan produksi, kami berharap lebih memilih untuk pengurangan jam kerja atau pengurangan hari kerja, dibandingkan PHK," ujarnya menerima kunjungan silaturahim Alim Markus di kediamannya di Jemursari, Surabaya, Selasa (1/4) malam.
Khofifah mengatakan, kondusivitas dunia industri sangat diandalkan oleh Jatim dalam pembukaan lapangan kerja.
Di tengah kondisi ekonomi saat ini, setiap bertemu dengan pengusaha padat karya, selalu yang ia sampaikan adalah jangan ada PHK pada kalangan pekerja.
Khofifah mengaku tidak ingin kondisi itu terjadi di provinsi yang dipimpinnya itu.
"Hal ini selalu saya pesankan semua perusahaan-perusahaan besar. Saya menitipkan agar jangan ada PHK. Kalau terpaksa jam kerjanya saja dikurangi. Tapi jangan sampai ada PHK. Permintaan itu juga saya sampaikan ke Pak Alim Markus,” kata Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, pengusaha harus memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi alternatif selain PHK.
Hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer pada tahun 2025.
"Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja dan tidak ingin ada PHK," kata Khofifah.
Khofifah juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita harus mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya
Sementara itu, Alim Markus memastikan, di Maspion Group tidak akan ada PHK.
Sebab, saat ini banyak investor baru yang masuk di perusahaan yang didirikannya pada 1962 tersebut. Sehingga, kondisi finansial perusahaan masih baik.
“Saya jamin tidak ada PHK. Karena, di Maspion , ada investor yang baru-baru. Jadi, kalau ada PHK, dirumahkan, saya akan salurkan ke perusahaan yang baru. Sehingga, di Maspion tidak ada PHK,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan akan ada investor yang datang ke Jatim.
Investor itu akan menanam padi dengan jumlah yang banyak. Bibitnya diambil dari Tiongkok.
“Luar biasa. Investor lainnya juga mau menanam tebu dari Tiongkok. Banyak sekali. Pada 8 April 2025, saya mau ke kantor lagi (Kantor Gubernur Jatim). Kapan dimulai, saya masih mengumpulkan data-datanya dulu. Termasuk izinnya," pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari